oleh

Inspektorat Sumenep Didemo, Diungkit Kasus Kapitasi Pragaan

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Lama tidak dengar kabar, dugaan pungutan liar (pungli) kapitasi Puskesmas Pragaan kembali diungkit Aktivis Majelis Pemuda Revolusi (MPR) Madura Raya. Mereka mendemo Inspektorat Sumenep, Kamis (8/4/2021).

Mereka kesal terhadap kelanjutan kasus yang diputuskan tidak ada unsur pidananya itu. Terlebih sudah terjadi sejak pertengahan tahun 2019 lalu.

Dugaan pungli tersebut terjadi pada dana kapitasi kesehatan Puskesmas Pragaan. Bidan setempat diduga dimintai sejumlah uang dengan dalih untuk dibagikan kepada 104 tenaga sukarelawan (sukwan) di puskesmas tersebut.

Kasus itu sempat ditangani kepolisian, namun akhirnya dilimpahkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), dalam hal ini Inspektorat Sumenep, karena pelakunya adalah pegawai negeri sipil (PNS).

Aktivis MPR Madura Raya itu sejatinya sudah kedua kalinya ke Inspektorat.

“Kami tidak mau ditemui selain oleh Inspektur pembantu atau irban, tapi kami ingin Titik Suryati (Inspektur Inspektorat Sumenep Titik Suryati, red) bisa menjelaskan. Karena selama ini terkesan hanya bersembunyi di bawah meja kerjanya,” kata koordinator lapangan (korlap) aksi M Sohir.

Alasan pendemo harus ditemui Titik Suryati, karena sering terjadi saling lempar tanggung jawab antar inspektur pembantu (irban) saat ditemui aktivis MPR tersebut.

Meski akhirnya akan ditemui Inspektur Inspektorat Sumenep Titik Suryati, namun pendemo menolak. Karena hanya bersedia menemui lima perwakilan pendemo. Mereka meminta agar bisa masuk semua dengan jumlah yang ada.

“Kami tidak mau ditemui oleh Jupri maupun Badrul yang hanya bilang tidak tahu dan tidak tahu. Ini sangat memalukan, setingkat kabid tidak bisa memberikan penjelasan, bahkan tidak tahu. Lalu kerja mereka apa selama ini” imbuhnya.

Akhirnya Titik Suryati bersedia menemui seluruh pendemo. Dia menyampaikan, karena pelimpahan kasus itu dari penegak hukum ,maka perkembanganya dilaporkan ke yang melimpahkan.

“Memang untuk kasus ini mendapat pelimpahan, karena bukan kasus pidana, kami menyampaikan kepada pelapor terkait hasil pemeriksaan, kepala puskesmas sudah dipindah sebagai sanksi,” jelas Titik. (ara/waw)

Komentar

News Feed