Inspektorat Sumenep Tanggapi Santai Temuan 90 Persen ASN di RS Abuya Bolos Kerja

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) DITEKAN: Anggota Komisi I DPRD Sumenep mendapat temuan ASN RSUD Abuya bolos setahun, bahkan diperkirakan 90 persen sering bolos kerja.

KABARMADURA.ID, SUMENEPDugaan bolos berjamaaah yang dilakukan aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di RSUD Abuya Kangean (AK), masih belum ada tindak lanjut. Bahkan, salah satu ASN tersebut diduga anak mantan pejabat dan anak pejabat aktif di Pemkab Sumenep.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep Mohammad Hanafi. ASN tersebut diduga bolos lebih dari setahun. Sementara organisasi perangkat daerah (OPD) yang menaunginya, tidak dapat menindak tegas.

“OPD hanya terus beralasan. Bahkan, saling lempar tanggung jawab,” katanya, Minggu (10/10/2021)

Hanafi mengatakan, saat dikonfirmasi ke Inspektorat mengenai hal itu, pihak Inspektorat Sumenep mengaku belum menerima laporan. Selain itu, belum ada pemberitahuan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep.

(FOTO: KM/IMAM MAHDI)
DITEKAN: Wakil Ketua Komisi I DPRD Sumenep mendapat temuan ASN RSUD Abuya bolos setahun, bahkan diperkirakan 90 persen sering bolos kerja.

Berdasarkan perkiraan Hanafi, 90 persen petugas di RSUD Abuya Kangean berasal dari daratan Sumenep dan 10 persen berasal dari kepulauan. Dari 70 ASN, diperkirakan 15 sampai 20 persen yang melakukan bolos berjamaah.

“Hingga saat ini tidak ada tindak lanjut, padahal sudah lama saya suarakan,” tegasnya.

Menurut politisi Partai Demokrat itu, hingga saat ini belum ada tindakan konkret.  Padahal, hal ini sudah disuarakan sejak lama oleh anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Sumenep.

Jika tidak ada tindak lanjut dari OPD, pihaknya selaku anggota DPRD Sumenep berencana memanggil OPD tersebut. Rencananya paling lambat dalam sepekan. Sebab pelanggaran tersebut dinilai sangat merugikan masyarakat.

Pelaksanaan sanksi dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), menurutnya harus dipertegas. Sebab,  hukuman disiplin bagi ASN yang tidak masuk kerja selama 10 hari berturut-turut, bisa dipecat dengan tidak hormat.

“Nah ini perlu ditegaskan kan, agar para ASN tidak merugikan masyarakat. Kami akan lihat perkembangan selanjutnya. Jika tidak ada progres dari OPD, maka awas,” ujar dia.

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan (PKAP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Linda Mardiana saat dikonfirmasi hanya menjawab secara birokratis. Dia hanya berjanji akan menindak tegas semua ASN yang kinerjanya buruk, termasuk di RSUD Abuya.

Linda juga masih mengeluarkan jurus harapan-harapan kepada semua ASN untuk mematuhi aturan pemerintah.

“Tindakan pada ASN akan terus dilakukan bersama Inspektorat dan penegak disiplin lainnya,”  ucap Linda.

Pernyataan serupa juga disampaikan Kepala Inspektorat Sumenep Titik Suryati.  Dalam kasus yang serius itu, dia sekedar mengingatkan ASN agar melaksanakan amanah dengan sungguh-sungguh. Alasannya, mereka sudah disumpah untuk mengabdi dan melayani masyarakat dengan baik dan santun.

Soal ancaman sanksi, Titik juga enggan menyampaikan secara spesifik. Dia hanya menyampaikan tentang tahapan sanksi yang umum, yakni ada sanksi ringan hingga berat.

“Kami akan menindak tegas pada ASN yang nakal sesuia petunjuk bupati nantinya,” janji dia.

Sebelumnya, Kepala Dinkes Sumenep Agus Mulyono mengatakan, temuan anggota dewan tersebut sudah ditindaklanjuti. Menurutnya, RSUD Abuya sudah ada penanggung jawabnya.

“Kalau ada temuan kinerja tidak beres, maka cukup menunggu laporan dari petugas kami, kalau ada yang melanggar, maka kami tindak sesuai aturan” singkat Agus.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *