oleh

Integritas dan Pemilu 2019 Yang Berkualitas

Faisol Ramdhoni
Oleh: Faisol Ramdhoni*

 

Tinggi atau rendahnya kepercayaan publik pada proses dan hasil pemilu tidak bisa dilepaskan dari kualitas penyelenggaraan. Bagi publik, integritas penyelenggara pemilu menjadi kunci yang paling menentukan kualitas kontestasi lima tahunan tersebut.

Kunci itu terletak pada integritas, bersih, dan netralitas penyelenggara pemilu. Ketiganya disebutkan oleh mayoritas responden jajak pendapat Kompas beberapa waktu lalu. Dengan ketiga modal tersebut, penyelenggara pemilu diyakini mampu menjalankan proses kontestasi politik, baik Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2018 maupun Pemilu Legislatif dan Presiden Serentak 2019 sebagai ajang politik yang jujur, berkualitas, adil, transparan, dan bersih.

Isu terkait integritas penyelenggara pemilu ini sendiri menyeruak setelah publik dikagetkan dengan kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) Satuan Tugas Anti Politik Uang Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri terhadap dua oknum penyelenggara Pemilu Kabupaten Garut. Dua Oknum ini berasal dari unsur Panitia Pengawas Pemilu dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Garut. Mereka berdua ditangkap karena diduga menerima suap dari salah satu tim sukses terkait penetapan pasangan calon peserta Pilkada Garut.

Penangkapan penyelenggara pemilu ini mengingatkan kembali pada peristiwa tertangkapnya komisioner Komisi Pemilihan Umum RI sekitar 13 tahun silam karena menyuap  auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memeriksa pengadaan logistik Pemilu 2004. Memang jika dihitung, tidak banyak kasus tertangkap tangan yang melibatkan penyelenggara pemilu. Selama ini kasus yang menjerat penyelenggara, hampir mayoritas bersumber dari laporan pengaduan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Namun kedua peristiwa di atas, cukup memberikan alasan untuk merefleksikan kembali tentang pentignya integritas penyelenggara pemilu. Apalagi bila melihat data Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) sepanjang tahun 2017. Ada 360 putusan yang menjerat jajaran KPU tahun 2017. Sebanyak 72,2 persen di antaranya bersumber dari KPU kabupaten/kota. Sebanyak 22 orang anggota KPUD diberhentikan secara tetap. Pada periode yang sama, DKPP juga memutus 133 putusan untuk jajaran Bawaslu. Dari seluruh putusan tersebut, sebagian besar (69,9 persen) berasal dari panwaslu kabupaten/kota. Sebanyak tujuh orang jajaran panwaslu diberhentikan secara tetap. Sedangkan untuk kasus penyuapan yang berdasarkan pengaduan, hanya berkisar 1,4 persen sepanjang 2017.

Jika dilihat dari jumlah kasus, catatan 2017 ini relatif lebih baik dibandingkan Pemilu 2014. Sepanjang pemilu ke-4 pascareformasi tersebut, DKPP menerima 879 pengaduan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 558 ditolak, sedangkan 333 pengaduan disidang dengan teradu 1.161 penyelenggara pemilu dari berbagai tingkatan. Hasilnya, ada 661 orang tidak terbukti melanggar kode etik sehingga kemudian nama baiknya direhabilitasi dan 500 orang terbukti melanggar. Dari 500 orang yang melanggar, ada 187 orang diberhentikan tetap.

Sementara untuk tahun 2018, DKPP merilis data selama periode Januari hingga Februari 2018 sudah memeriksa sebanyak 76 kasus pelanggaran kode etik yang melibatkan unsur penyelenggara pemilihan umum. Dari jumlah itu, telah dilakukan tindakan berupa 37 peringatan keras, 27 orang diperingatkan, 3 diberhentikan sementara, 11 diberhentikan tetap, 3 orang diberhentikan jabatannya sebagai ketua serta 76 orang direhabilitasi. Dari 61,2 persen oknum yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik sebagian besar berupa pelanggaran profesionalisme, bekerja tidak sesuai prosedur, tidak cermat, tidak teliti, dan lain-lain.

Semua data dan fakta tersebut menjadi catatan penting dan patut menjadi keprihatinan bersama, bahwa lembaga yang diharapkan seharusnya menjaga marwah demokrasi dan pemilu justru banyak terdapat catatan buruk dalam menjaga marwah lembaganya. Catatan tersebut harus segera diperbaiki dalam rangka menghadirkan kultur pemilu 2019 yang berkualitas dan cermin demokrasi yang baik.

Untuk itulah, mutlak adanya bagi penyelenggara pemilu untuk menjaga integritasnya. Apalagi saat ini,  Pemilihan Umum Presiden dan Wa­kil Presiden (Pil­pres) dan Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) memasuki tahapan masa kampanye. Ber­dasarkan jadwal, masa kam­pa­nye ini akan berlangsung hing­ga 13 April 2019. Di masa kam­panye, pembahasan mengenai integritas pemilu (electoral integrity ) menjadi isu sentral dan terus diupayakan seiring de­ngan cita-cita untuk me­wu­jud­kan pemilu yang de­mo­kra­tis dan akuntabel sesuai de­ngan kehendak rakyat.

Kofi A. Annan da­lam salah satu karyanya yang berjudul “Deepe­ning Demo­cracy: A Strategy for Improving the Integrity of Election World­wide“ mendefinisikan in­te­­gri­tas sebagai kepatuhan yang ku­kuh pada nilai moral dan etika. Bila dikaitkan dengan pe­mi­lu, maka integritas itu menghendaki seluruh elemen yang terlibat di dalamnya baik penyelenggara maupun pe­ser­ta tun­duk dan patuh pada nilai-nilai moral dan etika ke­pe­mi­lu­an. Adapun pentingnya me­wu­jud­kan integritas pemilu dida­sari pada pandangan bahwa pemilu diselenggarakan untuk menjunjung tinggi sekaligus menegakkan hak asasi ma­nu­sia dan prinsip demokrasi.

Apa­bila pemilu tidak dilak­sa­na­kan de­ngan basis integritas, ma­ka ber­po­tensi melahirkan pe­nye­lenggara pemilu yang ti­dak bertanggung jawab dan ber­implikasi pada minimnya par­tisipasi politik dan hilang­nya kepercayaan publik pada pro­ses demokrasi.

Berbicara soal menjaga integritas ini,  sebenarnya sudah dimiliki instrumen yang bisa dibilang cukup memadai utuk saat ini, baik dari sisi kelembagaan mapun peraturan. Pada sisi kelembagaan, hadirnya Ba­waslu dan DKPP se­kaligus menjadi salah satu bukti bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk mene­rap­kan integritas pemilu. Sedangkan dari sisi peraturan, sudah begitu banyak dan ketat aturan soal ba­gai­mana inte­gritas pemilu itu harus diwu­jud­kan. Mulai UU Nomor 7 Ta­hun 2017 hing­ga Peraturan tek­nis lainnya (seperti Pera­tur­an KPU dan Pe­raturan Ba­waslu) me­ngatur detail terkait apa yang boleh di­la­kukan dan apa yang tidak bo­leh dilakukan baik ba­gi ko­mi­sio­ner penye­leng­gara mau­­pun ke­pada pe­serta pemilu.

Akan tetapi perjalanan demokrasi ti­dak­lah berjalan di ruang hampa. Maraknya politik uang, tidak netralnya birokrasi dan pe­nyelenggara pemilu, mahar po­li­tik, penyebaran hoa ks da­lam kampanye, masih menjadi tantangan yang serius. Oleh karenanyalha, agar integritas pemilu itu tetap terjaga (di tengah gempuran berbagai tantangan), terdapat beberapa upaya yang mutlah dan harus dilakukan.

Pertama, bahwa KPU dan Bawaslu harus tetap konsisten me­megang teguh profesionalitas dan integritas dalam men­ja­lankan tugas. Proses penye­leng­garaan pemilu harus di­laksanakan sesuai dengan atur­a­n. Baik KPU dan Bawaslu dapat secara sinergis men­do­rong partai-partai, para calon, dan media untuk menjalankan code of conduct kampanye pe­milu hingga pemungutan sua­ra. Sementara DKPP harus si­gap, tegas dan tidak tebang pilih manakala terdapat ko­mi­sioner KPU dan Bawaslu yang mengesam­ping­kan integritas.

Kedua, Pentingnya memaksimalkan pengawasan partisipatif. Kon­sep dasar pengawasan par­ti­si­patif ini merupakan pengawas­an yang berbasis pada ke­terlibatan rakyat dalam meng­awal maupun mengawasi ja­lan­nya tahapan pemilu. Rakyat harus diberikan keyakinan bahwa mereka juga mempunyai hak yang sama untuk mengawasi jalannya pelaksanaan pemilu. Jika terjadi kecurangan ataupun pelanggaranb bisa langsung melaporkan dan mengadukan ke penyelengara pemilu. Dalam hal ini Banwaslu, harus segera secara cepat merespon setiap laporan dan aduan yang diajukan.

Ketiga, memaksimalkan pe­ranan pers dalam meng­awasi jalannya pelaksanaan pe­milu. Pasal 6 UU Nomor 40 ta­hun 1999 tentang pers me­negaskan bahwa Pers ber­pe­ran menegakkan nilai-nilai da­sar demokrasi serta mela­ku­kan pengawasan terhadap hal-hal yang berkaitan dengan ke­pentingan umum serta mem­perjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang dapat dila­ku­kan pers kaitannya dengan inte­gritas pemilu ialah me­li­put seluruh kegiatan kam­pa­nye pemilu

Dengan demikian, jika ketiga upaya ini maksimal dilakukan maka pelaksanaan pemilu 2019 yang bersejarah ini akan menampakkan wajah penuh optimism bagi keberlangsungan demokrasi di Indonesia di masa yang akan datang.

Komentar

News Feed