Interpelasi DPRD Sumenep, Pertaruhan Lima Fraksi Pengusul

  • Whatsapp
WAKIL RAKYAT: Anggota DPRD Sumenep saat menggelar rapat di ruang paripurna.

Kabarmadura.id/SUMENEP-Meski surat lima fraksi sudah sampai di meja pimpinan, namun sampai saat ini, usulan hak interpelasi terhadap Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 54 Tahun 2019 itu, belum ada kejelasan tindak lanjutnya.

Hal itu akan menjadi pertaruhan bagi lima fraksi pengusul. Sebab, publik sudah menerima kabar tentang usulan hak interpelasi oleh lima fraksi pengusul.

Anggota DPRD Sumenep Mohammad Hanafi tidak menampik, bahwa jika hak interpelasi itu tidak berjalan, maka akan menjadi pertaruhan. Meski pada dasarnya saat ini ketentuan itu ada pada pimpinan untuk menindaklanjuti.

Belum diprosesnya usulan hak interpelasi oleh pimpinan, karena tata tertib DPRD Sumenep belum rampung atau belum diparipurnakan. Sehingga tindak lanjut usulan interpelasi belum bisa dilakukan.

Di sisi lain, kata Hanafi, DPRD Sumenep akan memparipurnakan alat kelengkapan dewan (AKD). Padahal tatib belum selesai, sehingga menurutnya, paripurna AKD seharusnya juga menunggu tatib selesai.

“Soal tindak lanjut interpelasi, pimpinan DPRD bilang belum ada tatib. Sekarang mau bentuk AKD, dasarnya apa. Padahal tatib belum diparipurnakan,” katanya.

Rupanya, lanjut politisi asal kepulauan itu, bahwa pembentukan AKD bisa dilaksanakan dengan alasan di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa tidak ada klausul yang menyatakan dengan berakhirnya DPRD sebelumnya harus ada tatib baru, harusnya interpelasi juga bisa mengacu ke tatib lama.

“Kalau pembentukan AKD bisa pakai tatib lama, harusnya hak interpelasi juga diproses tanpa harus menunggu tatib baru. Kan, seperti itu logikanya,” ungkapnya.

Di level pimpinan, mestinya dibicarakan soal usulan hak interpelasi itu. Oleh karenanya, diharapkan, lima ketua fraksi sebagai pengusul hak interpelasi supaya terus mendesak pimpinan DPRD Sumenep untuk meproses usulan hak interpelasi tersebut.

Sementara itu, anggota DPRD Sumenep dari Fraksi Gerindra Holik mengatakan, saat ini hak interpelasi itu sudah ada di ranah pimpinan karena surat resmi sudah diterima.

“Surat sudah lama masuk ke pimpinan. Sekarang sudah tinggal menunggu kerja pimpinan, menindaklanjuti usulan hak interpelasi itu. Harusnya pimpinan segera memproses,” tuturnya.

Terpisah, salah satu pimpinan DPRD Sumenep Faisal Muhlis mengaku, di internal pimpinan belum pernah membahas perihal hak interpelasi sebagaimana diusulkan oleh lima fraksi, antara lain Fraksi Gabungan Hanura, Nasdem dan PKS, PDI Perjuangan, PAN dan Fraksi Gerindra.

Bahkan, politisi PAN itu mengatakan, jika sampai saat ini pimpinan DPRD Sumenep masih belum menggelar rapat, khusus membahas tindak lanjut usulan hak interpelasi tersebut.

“Masih belum ada rapat (tentang usulan hak interpelasi, red),” katanya singkat karena sedang rapat. (ong/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *