Intervensi Kekuasaan dalam Korupsi Politik

Opini72 views

Oleh: Ribut Baidi*

 Salah satu hal yang menarik untuk dibahas adalah hukum dan politik. Keduanya menjadi diskursus dan bahan kajian oleh berbagai kalangan, terutama dari kalangan para ahli dan praktisi. Berbagai macam pertemuan ilmiah berskala lokal, regional, nasional, bahkan internasional, baik dalam bentuk dialog publik, seminar, lokakarya, dan sejenisnya banyak membahas tentang hukum dan politik yang kerap mewarnai perjalanan pemerintahan di Indonesia dengan berbagai macam dinamikanya.

Potret dan gambaran realitas tentang penegakan hukum yang diintervensi oleh kekuatan politik, terutama dari pemegang kendali kekuasaan maupun kroninya adalah hal lazim yang sering terjadi di Indonesia. Banyak peristiwa pelanggaran hukum sampai saat ini belum ada penyelesaian dalam bentuk penegakan hukum yang berkeadilan bagi korban maupun keluarga korban karena adanya keterkaitan dengan politik kekuasaan dalam bingkai sejarah rezim kekuasaan tertentu dari waktu ke waktu. Ekspektasi publik yang mendambakan hukum sebagai ‘panglima’ dalam perjalanan demokrasi dan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government), justru kerap kali mendapatkan batu sandungan atau jalan terjal dengan durasi waktu yang terhitung tidak singkat.

Penegakan Hukum Menjadi Lemah

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menyebutkan: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Selanjutnya, Pasal 1 angka 3 UUD 1945 menyebutkan:“Negara Indonesia adalah negara hukum”. Norma konstitusi tersebut sebenarnya menjadi penegasan bagi kita semua bahwa Indonesia adalah negara yang tidak hanya mengidealkan pemerintahan yang berjalan secara demokratis dengan titik tekan kepada pemenuhan kedaulatan rakyat, tetapi juga adanya hukum sebagai pemenuhan hak konstitusional yang diwujudkan dengan kesejahteraan ekonomi dan perlindungan dalam setiap aspek kehidupan berkebangsaan dan berkenegaraan melalui penegakan hukum yang berkeadilan.

Jimly Asshiddiqie (2016) menegaskan negara Indonesia di samping menganut ide atau paham kedaulatan rakyat atau demokrasi, tetapi di saat bersamaan juga menganut kedaulatan hukum. Demokrasi konstitusional merupakan demokrasi yang berdasar atas hukum sebagai implementasi dari Pasal 1 angka 2 dan angka 3 UUD 1945 yang berkaitan erat satu sama lain. Satu sisi, Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum (constitutional democracy), namun di sisi lain juga sebagai negara hukum yang demokratis (democratic rule of law). Dalam konteks paham negara hukum, maka hukum diutamakan sebagai suatu kesatuan sistem bernegara. Sistem yang paling tinggi kekuasaannya bukanlah orang, melainkan sistem aturan yang dinamakan hukum. Hukumlah yang sesungguhnya berdaulat, bukan orang. Artinya, dalam paham kedaulatan hukum, rakyat juga bukan pemegang kendali kekuasaan tertinggi yang sebenarnya, melainkan berada pada konstitusi negara (the rule of the constitution), yakni UUD 1945.

Baca Juga:  Kiai Wapres Sebenar Wapres

Problematika penegakan hukum yang menyimpang akibat intervensi politik kekuasaan telah menegasikan kedaulatan hukum dan mereduksi substansi demokrasi yang menjadi ruh dari konstitusi. Negara melalui pemerintah yang seharusnya memainkan peranan penting dalam perwujudan kesejahteraan dan perlindungan terhadap hak-hak sosial-ekonomi dan sosial-politik, justru hilang karena tidak bisa menegakkan hukum dengan baik dan berkeadilan. Ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial akibat kejahatan korupsi yang berkaitan erat dengan kekuasaan politik justru mengeliminasi kedaulatan hukum dan dapat berpotensi menimbulkan tindakan pembangkangan terhadap hukum, seperti pelanggaran hak asasi manusia ataupun kejahatan kriminal di tengah-tengah kehidupan sosial masyarakat.

Artidjo Alkostar (2009) menyatakan bahwa korupsi politik mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan posisi kekuasaan, karena figur sentral dari korupsi politik adalah subyek hukum yang memegang kekuasaan politik, menerima amanat dari rakyat, memegang mandat konstitusional dan hukum untuk menegakkan demokrasi dan keadilan di berbagai aspek kehidupan dan penghidupan rakyat. Korupsi politik mengindikasikan ada penyalahgunaan amanat, mandat, kewenangan yang dipercayakan oleh rakyat selaku pemegang kekuasaan tertinggi di dalam negara demokrasi. Korupsi politik dilakukan oleh pelaku dengan menyalahgunakan kewenangan, sarana dan kesempatan yang melekat kepada kedudukan dan posisi sosial politik yang ada padanya. Penyalahgunaan posisi strategis pelaku korupsi politik berdampak pada bidang politik, ekonomi, hukum dan pendidikan sosial yang negatif bagi rakyat.

Kejahatan korupsi sepanjang sejarah republik ini berdiri adalah hal buruk yang kerap kali terjadi dan kian menggurita tidak hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga terjadi di pemerintahan daerah (provinsi dan kabupaten/kota) secara ekspansif, masif, dan terstruktur. Kejahatan korupsi seakan menjadi ‘trend’ yang dianggap lumrah dalam kultur dan ruang lingkup birokrasi di jajaran lembaga kenegaraan, seperti lembaga kementerian, lembaga legislatif, bahkan di lembaga yudikatif sekalipun. Realitas tersebut justru kontraproduktif dengan gencarnya kampanye pemerintah untuk memberantas kejahatan korupsi sampai ke akar-akarnya. Deretan fakta pelaku kejahatan korupsi yang diproses oleh lembaga penegak hukum seperti komisi pemberantasan korupsi, kejaksaan agung, kepolisian republik indonesia, dan mahkamah agung sudah tidak terhitung jumlahnya dengan nilai kerugian keuangan negara mencapai triliunan rupiah. Ironisnya, penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan korupsi justru sangat lentur bahkan tidak memiliki taring yang tajam. Hal tersebut menjadi tolok ukur bahwa relasi kekuasaan merupakan faktor determinan di luar demoralisasi dan krisis etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menafikan nilai-nilai keagamaan (religius) dan nilai kemanusiaan (humanism) yang menjadi bagian dari nilai Pancasila sebagai ideologi negara dan UUD 1945 sebagai konstitusinya. Hukum sebagai panglima hanyalah retorika yang berkutat pada aras konseptual (wacana akademik) karena penegakan hukum tidak berdaya menghadapi kekuatan politik kekuasaan yang dapat mengatur dan merekayasa hukum sesuai dengan kehendak pengendalinya.

Baca Juga:  Penulis dan Pemain Bulutangkis 

Alhasil, berharap kedaulatan hukum tegak berdiri dan selalu beriringan dengan kehendak masyarakat yang merindukan penegakan hukum berkeadilan, terutama untuk kejahatan kemanusiaan (extra ordinary) seperti kejahatan korupsi hampir mustahil bisa diwujudkan di negara Indonesia yang dominan dengan hasrat politik kekuasaan daripada politik kebangsaan. Ditambah pula adanya politik saling sandera dengan kasus hukum masa lalu yang melibatkan aktor politik maupun lingkarannya yang pernah berkuasa justru semakin membelenggu hukum ke dalam kekuatan relasi politik kekuasaan yang tidak menemukan ujung penyelesaian, sehingga supremasi hukum (supremacy of law) yang didambakan sebagai tingkatan tertinggi (highest in degree) dalam negara Indonesia yang menganut paham demokrasi dan kedaulatan hukum hanyalah asa yang tidak menemukan jawabannya. (*)

*Advokat dan Dosen Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Madura (UIM);

Pengurus Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *