oleh

Iuran BPJS Anggota DPRD Diduga Menghilang tanpa Jejak

KABARMADURA.ID, Pamekasan – Keluhan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Al Anwari terhadap pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah dr. H. Slamet Martodirdjo (RSUD SMart) Pamekasan, mulai terurai musababnya.

Melalui postingan di akun facebooknya,Al Anwari menjelaskan bahwa saat mengantar anaknya untuk periksa ke RSUD SMart, kartu BPJS milik anaknya dikonfirmasi invalid oleh petugas rumah sakit.

Anwari merasa janggal, sebab dirinya tidak pernah menunggak pembayaran BPJS keluarganya, terlebih dia dankeluarganya mendapat tunjangan BPJS yang ditanggung oleh negara, karena anggota DPRD.

Tidak hanya itu, Anwari juga menyesalkan pelayanan tenaga kesehatan (nakes) yang dinilai tidakprofesional dan tidak ramah. Bahkan, dia menemukan salah satu nakes yang mengucapkan kata tidak pantas mengenai kondisi kesehatan anaknya.

Mengetahui hal itu, Direktur RSUD SMart Pamekasan dr. Farid Anwar membantah nakesnya tidak professional. Menurutnya, semua nakes telah mengikuti standar operating procedure (SOP) dan kebijakan yang ada.

Bahwa jika ada sikap ketidakramahan nakes kepada keluarga pasien, hal itu menurutnya manusiwai dan bergantung pada bagaimana sikap keluarga pasien kepada nakes. Sebab menurutnya, nakes yang bertugas juga merupakan manusia biasa dan akan bersikap sebagaimana sikap pasien dan keluarga pasien.

“Saya sudah bilang, ini anaknya pak Anwari, anaknya anggota dewan, tolong diperiksa, tapi kan nunggu, gak langsung, pasien kan banyak di UGD,” ungkapnya.

Mengenai kartu BPJS yang invalid, Farid mengaku tidak bertanggung jawab terhadap teknis BPJS. Namun jika terbukti invalid, maka dapat dipastikan bahwa iuran BPJS yang seharusnya dibayarkan setiap bulan tidak dibayar oleh Anwari.

“BPJS itu kan yang bertanggung jawab keluarganya, kalau invalid berarti tidak diproses, Anwari mungkin tidak bayar BPJS,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Pamekasan Masrukin menampik pihaknya tidak membayar tunjangan iuran BPJS bagi anggota DPRD dan keluargnya. Menurutnya, tidak mungkin iuran BPJS anggota DPRD menunggak, sebab iuran tersebut otomatis dibayarkan setiap bulan kepada BPJS yang dipotong dari gaji bulanan.

“Kalau BPJS kita tidak ada masalah, itu rutin karena otomatis dipotong gaji, karena itu fasilitas langsung,” ungkapnya.

Terpisah, Kepala Bidang SDM, Umum dan Komunikasi Publik Kantor Cabang BPJS Pamekasan Eko D. Kesdu mengaku, pihaknya belum mengetahui kejadian tersebut, sehingga belum bisa memberikan konfirmasi perihal kejadian yang menimpa anggota DPRD Pamekasan itu.

Namun menurutnya, ada sejumlah faktor yang dapat menyebabkan kartu BPJS itu invalid, salah satunya yaitu pembayaran iuran yang tertunggak. Namun Kesdu belum bisa memastikan alasan invalidnya kartu BPJS keluarga Anwari.

“Saya konfirmasi dulu ke pimpinan, sementara saya belum bisa menjelaskan, karena ada beberapa hal yang dapat menyebabkan invalid, tapi kami tidak tahu soal keluarga anggota DPRD,” ucapnya.(ali/waw)

Komentar

News Feed