oleh

Iuran BPJS Gagal Naik, Penambahan Dana PBID Rp30 M Bakal Dialihkan

Kabarmadura.id/SUMENEP-Penambahan anggaran senilai Rp30 miliar untuk pembayaran iuran Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) kategori  Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID) dipastikan gagal terealisasi. Karenanya, anggaran tersebut dialihkan ke anggaran lainnya atau masuk Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA).

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep Yayak Nurwahyudi mengutarakan, dana penambahan PBID akan menjadi pembahasan penting. Sebab, anggaran yang sudah masuk Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD) 2020 itu sudah dipastikan gagal.

“Anggaran Rp30 miliar tersebut akan dibahas lagi, kemungkinan akan dialihkan ke penanggulangan wabah Covid-19 atau akan di-SILPA-kan lagi,” katanya, Kamis (23/4/2020).

Jika nantinya masuk pada penambahan anggaran Covid-19, maka akan melakukan rapat kemabali bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Dinas Kesehatan bersama Sekretaris Kabupaten dan pihak terkait lainnya. Sehingga dana Rp30 miliar itu jelas arahanya.

“Saat ini marak Covid-19, maka juga layak kalau dialokasikan ke sana. Namun, hal ini masih rencana,” paparnya.

Diketahui, penyebab kegagalan tersebut adalah karena iuran BPJS kembali pada harga semula setalah MA (Mahkamah Agung) memutuskan untuk membatalkan Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan.

“Pemkab saat ini masih merencanakan, jika disetujui bersama DPRD juga, akan dialihkan,” ujarnya.

Jika nantinya dana tersebut dialihkan ke Covid-19, maka otomatis akan lebih diproritaskan pada bagian kesehatan. Alasannya, kebutuhan kesehatan sangat banyak memakan anggaran. Baik dari tim medis, APD, masker dan pembelian alat kesehatan lainnya.

“Ya, menunggu info selanjutnya ya,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono menyampaikan, penambahan anggaran tersebut sebelumnya dibutuhkan untuk menambal kekurangan iuran BPJS PBID yang mencakup 130.000 orang, akibat kenaikan iuran dari yang asalnya Rp.25.500/orang menjadi Rp42.000/orang. Namun, seiring dengan pembatalan kenaikan tersebut oleh MA, maka secara otomatis penambahan anggaran Rp30 miliar tersebut tidak diperlukan lagi.

Ia menjelaskan, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019 saat ini sudah kembali ke pengaturan awal, yakni kembali ke Perpres Nomor 82 Tahun 2018 mengenai Jaminan Kesehatan.

“Iuran ruang perawatan kelas III yang mulai 1 Januari 2020 naik menjadi Rp42 ribu turun kembali menjadi Rp25.500 per orang,” ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi IV Siti Hosna menyampaikan, keberadaan dana PBID sangat penting masyarakat miskin yang tidak mampu. Oleh karenanya, dana yang ada wajib dimaksimalkan. Sebab, dana yang bersumber dari APBD tersebut merupakan dana rakyat yang harus dipertanggungjawabkan nantinya.

“Keberadaan dana PBID wajib dimaksimalkan dan harus tepat sasaran,” pungkasnya. (imd/pai).

Komentar

News Feed