Iuran BPJS Ketenagakerjaan Nelayan di Sumenep Dinilai Memberatkan

(FOTO: KM/MOH RAZIN) TIDAK ADA SUBSIDI: Iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp170 ribu per tahun dinilai memberatkan.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Sejak dihapusnya program asuransi nelayan pada tahun 2019, hingga saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak memberikan subsidi asuransi bagi para nelayan. Semantara, mereka diwajibkan mengikuti asuransi di BPJS Ketenagakerjaan dengan beban iuran Rp170 ribu per tahun.

Padahal, Dinas Perikanan Sumenep sebelumnya pernah mendata sejumlah nelayan untuk menerima subsidi asuransi. Saat itu, data tersebut digunakan untuk program asuransi nelayan. Pemkab menjamin seratus persen iuran asuransi tersebut.

Berdasarkan pendataan Dinas Perikanan Sumenep pada tahun 2019. sekitar 40 ribu nelayan yang terdata. Namun, yang diusulkan hanya 1.500 nelayan. Sayangnya, jatah asuransi tahun 2019 yang diterima, hanya untuk 972 nelayan. Sementara jumlah nelayan yang ikut asuransi di tahun 2018 berjumlah 3.731 nelayan.

Bacaan Lainnya

“Bisa dipersentasekan sendiri jumlahnya, karena itu berdasarkan kuota di pusat. Kalau kami sendiri tidak tahu. Tetapi untuk tahun ini jumlahnya lebih sedikit dari tahun sebelumnya, itu terdata per tahun 2019,” kata Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Nelayan Kecil Sumenep M. Ibnu Hajar, Rabu (22/12/2021).

Pria yang kerap disapa Hajar itu mengungkapkan, program asuransi nelayan itu merupakan program urgen, ia mensosialisasikan ke setiap kelompok nelayan.

“Dulu kan pada tahun pertama dibayarin pemerintah, sekarang kan nelayan bisa mengikuti asuransi di BPJS Ketenagakerjaan. Mereka daftar dan bayar sendiri. Ada pihak lain tetapi kami tidak tahu apakah berjalan atau tidak, karena itu tidak dibantu, langsung bayar sendiri,” imbuhnya.

Reporter: Moh. Razin

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.