Iuran BPJS Naik, Legislatif Nilai Kenaikan di Masa Wabah Covid-19 Tidak Tepat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) BAYAR: Masyarakat membayar iuran BPJS Kesehatan di Jalan Dr. Cipto, Gudang Kolor, Kabupaten Sumenep.

Kabarmadura.id/Sumenep– Di tengah wabah Covid-19, pemerintah menaikkan iuran Badan Penyelanggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Namun, kenaikan tersebut tidak berpengaruh terhadap anggaran daerah. Sebab sebelumnya Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep sudah menganggarkan penambahan anggaran untuk Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep Agus Mulyono menyampaikan, pihaknya sudah menyiapkan anggaran Rp30 miliar untuk penambahan tersebut.

Bacaan Lainnya

“Penambahan iuran tidak berpengaruh terhadap anggaran yang ada. Sebab, anggaranya sudah ada sebelumya,” katanya, Kamis (14/05/2020).

Disebutkan, anggaran tersebut disediakan untuk mengkover kenaikan iuran sebelumnya yang sempat dibatalkan oleh Mahkamah Agung (MA). Kini, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam perpres yang baru ini, iuran JKN-KIS bagi peserta kelas I naik dari Rp80.000 jadi Rp150.000 per bulan. Iuran peserta kelas II naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000 per bulan. Ketentuan ini berlaku mulai 1 Juli 2020.

Sementara iuran peserta kelas III segmen peserta pekerja bukan penerima upah (PBPU) dan peserta bukan pekerja (BP) jadi Rp42.000 per bulan dari sebelumnya Rp25.500 per bulan.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Sumenep Siti Hosna menyampaikan, keberadaan dana PBID sangat mendukung bagi masyarakat miskin yang tidak mampu, oleh karenanya, dana yang ada wajib dimaksimalkan. Sebab, dana yang bersumber dari APBD tersebut merupakan dana rakyat yang harus dipertanggungjawabkan nantinya.

“Keberadaan dana PBID wajib dimaksimalkan dan harus tepat sasaran,” paparnya.

Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Sumenep M. Syukri menilai, kebijakan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Perpres Nomor 64 tahun 2020 tidak tepat. Apalagi kenaikan iuran tersebut terjadi di saat beban masyarakat semakin berat di masa wabah Covid-19 ini.

“Saat ini sedang krisis. Banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian. Kenapa harus naik?” pungkasnya. (imd/pai)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *