Izin Besuk Dua Tersangka Korupsi Kasus Kambing Etawa Tuai Polemik

  • Whatsapp
MEMBESUK: Kebebasan Rutan Kelas II B Bangkalan dalam memberikan izin besuk tahanan tuai polemik.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Izin besuk terhadap dua tersangka kasus korupsi pengadaan kambing etawa menjadi polemik. Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan selaku penahan dari kedua tersangka itu, memprotes kebebasan izin besuk yang diberikan oleh Rumah Tahanan Negeri (Rutan) Kelas II B setempat, tanpa berkoordinasi dengan Kejari.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Bangkalan M. Iqbal Firdausi mengatakan, kendati Rutan memiliki kewenangan untuk memberikan izin besuk kepada keluarga tersangka.

Namun pihaknya sangat menyayangkan kemudahan izin yang diberikan, terlebih Kejari saat ini menerapkan surat pengantar untuk membesuk kedua tersangka tersebut, seharusnya pihak rutan memperbolehkan keluarga kedua pejabat membesuk dengan izin kejaksaan sebagai penahan.

“Sebenarnya siapa yang mau besuk harus izin dulu ke kejaksaan, jangan langsung diperbolehkan membesuk,” keluhnya, Minggu (18/8).

Iqbal mengingatkan, agar pihak Rutan tidak terlalu bebas memberikan izin besuk bagi keluarga kedua tersangka, terlebih saat ini Korps Adhyaksa tengah fokus melakukan pengembangan terhadap kasus tersebut.

“Kami hanya mengingatkan kepada teman-teman di Rutan. Kalau memang tidak mengindahkan ya silakan,” tegas Iqbal.

Kasubsi Pelayanan Rutan Kelas II B Bangkalan Pradana Suwito Putra mengatakan, selama ini pembesuk untuk narapidana baik titipan maupun bukan memang tidak harus meminta izin pada penahan, terlebih dahulu sebelum membesuk.

Dirinya mengungkapkan, keluarga ataupun kerabat yang ingin membesuk tahanan tersebut tidak harus meminta izin dari penahan dalam hal ini Kejari Bangkalan. Sebab, pihaknya tidak ingin membeda-bedakan kedua tersangka itu dengan tahanan lainnya.

“Kedua pejabat sudah ada yang membesuk dari keluarganya, yang membesuknya setiap hari atau tidak, saya kurang tau. Disini kan saya tidak mengamati keduanya selama 24 jam,” katanya.

Namun pasca adanya polemik itu, Pradana mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan pihak terkait, seperti kejaksaan negeri (Kejari) dan Polres Bangkalan. Dari hasil koordinasi itu, diputuskan setiap orang yang ingin membesuk tahanan,  harus menggunakan surat izin dari pihak penahan.

Pradana mengungkapkan, hal tersebut dilakukan lantaran tidak ingin ada perbedaan diantara tahanan lainnya meskipun seorang pejabat.

“Kemarin kita sudah koordinasi, untuk kedepannya semua tahanan jika dibesuk harus menggunakan izin dari penahan terlebih dahulu,” tukasnya. (ina/pin)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *