oleh

Izin Tambak Pakandangan Barat, Sapol PP Mengaku Tidak Dilibatkan

Kabarmadura.id/Sumenep-Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Sumenep mengaku tidak tahu tentang keluarnya izin operasional tambak udang di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto, Sumenep. Kepala  Satpol PP Sumenep Purwo Edi Prasetia mengatakan, hingga saat ini masih belum ada laporan atau tembusan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep tentang hal tersebut.

“Untuk proses izin memang kami masuk tim, tapi Satpol PP sampai saat ini tidak menerima pemberitahuan atau tembusan dari perizinan selaku ketua tim. Sehingga tidak tahu termasuk beroperasi lagi itu,” katanya, Kamis (23/7/2020).

Sementara sebagai langkahnya, selaku tim verifikator dalam terbitnya izin akan memberikan ketegasan, ke setiap tambak yang legalitasnya tidak jelas. Lebih khusus ke tambak yang berada di Desa Pakandangan Barat yang sudah beroperasi sejak tahun 2015.

Karena menurut pria yang sebelumnya menjabat sebagai camat itu, pihaknya masih belum fokus ke persoalan tambak, meskipun kapasitasnya sebagai penegak peraturan daerah (Perda). Tapi pihaknya berjanji akan mengawal tambak udang yang selama ini telah melakukan pelanggaran berupa reklamasi dan pembuangan limbah yang tidak sesuai dengan standar.

“Saya berani menutup tambak udang yang dimaksud, tapi saya ingin tahu dulu perkembangannya seperti apa, karena saya selama ini masih fokus ke Covid-19 , ikut ngawal pak bupati,” tegasnya.

Tambak udang di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto, Sumenep, Jawa Timur kembali beroperasi setelah sempat berhenti pasca ditutup oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep dan saat ini sudah mengantongi izin meskipun tidak sesuai regulasi dalam hal reklamasi dan pembuangan limbahnya.

Sebelumnya Kepala Bidang (Kabid) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Sumenep Kukuh Agus Susyanto memastikan bahwa tambak udang di Desa Pakandangan Barat Kecamatan Bluto itu sudah memiliki izin. Dan prosesnya berdasarkan kesepakatan dan kajian dari tim perizinan.

“Ya karena itu sudah berdasarkan tim lintas OPD yang dibentuk memberikan izin,” paparnya.

 

Sementara salah satu warga GZ menyampaikan, bahwa warga sekitar banyak yang menandatangani kontrak persetujuan terhadap tambak udang tersebut bisa beroperasi, bahkan formal hitam di atas putih.

“Saya tidak tahu apa konkritnya tapi masyarakat sini sudah menandatangani surat pernyataan yang dilengkapi matrai, tapi mereka intinya setuju dengan pernyataan itu,” ungkapnya.

Padahal sebelumnya pada 8 Januari 2019 salah satu warga melakukan permohonan agar pemkab memberikan ketegasan untuk menindaklanjuti dan memberikan sanksi terhadap beroperasinya tambak tersebut. (ara/pai)

Komentar

News Feed