Jadi Saksi Kasus Solar Ilegal, Dua Direksi PT Garam Dicopot

  • Whatsapp
BELUM USAI: Aparat Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur (Jatim) saat menangkap pengepul solar subsidi di salah satu SPBU di Bangkalan pada Desember 2019 lalu.

Kabarmadura.id/Sumenep-Penyelidikan lanjutan dalam kasus dugaan perdagangan solar subsidi secara ilegal, belum usai. Pihak perusahaan Pegaramana 1 milik PT Garam yang juga sempat disebut ikut membeli solar itu, sejauh ini sudah diperiksa oleh Polda Jatim.

Kini, dua orang ari perusahaan tersebut sudah diperiksa sebagai saksi, yakni Muhammad Ubaidillah dan Sugiatno.

Sekretaris Perusahaan (Sekper) PT Garam Hario Junianto mengatakan, saat ini, kedua saksi tersebut sudah dicopot jabatannya. Sebelumnya Muhammad Ubaidillah menjabat sebagai kepala Pegaraman dan Sugiatno sebagai kepala Divisi (Kadiv) Produksi Bahan Baku (BB).

Mengenai informasi akan dijadikan tersangka atau tidaknya, pihaknya juga menunggu hasil pemeriksaan penyidik Polda Jatim.

Namun pada prinsipnya, dia menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan itu kepada penyidik Polda Jatim. Diungkapkan, proses pembelian solar itu dklaim sudah sesuai prosedur dan menjadi kewenangan unit kerja Pegaraman 1 Sumenep.

“PT. Garam saat ini sifatnya menunggu informasi selanjutnya,” katanya, Kamis (23/01/2020).

Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko juga mengungkapkan, kedua saksi yang diperiksa itu, saat ini sudah diberhentikan.

“Kami melakukan yang terbaik supaya yang detetapkan sebagai saksi tersebut mengambil langkah-langkah supaya mereka melakukan integritas dan perilaku yang bagus,” ujarnya.

Sebelumnya, Budi Sasongko mengaku tidak mengetahui secara detail bagaimana Pegaraman 1 membeli solar kepada pihak yang terseret kasus itu.

“Itu kan teknisnya di bawah, saya enggak mengikuti teknis. Yang jelas, kalau saya tanyakan, sudah sesuai prosedur, harganya murah, tidak hanya harga murah, tapi sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Budi menjelaskan, dalam hal pengadaan barang dan jasa, PT Garam menerapkan SOP yang sudah ditentukan, termasuk dalam pembelian solar yang belakangan diketahui ilegal itu. Kata dia, ada dua mekanisme pembelian barang, yakni melalui tender dan otorisasi unit kerja.

Dalam kasus yang diungkap Polda Jatim, kata dia, Pegaraman 1 menerapkan mekanisme otorisasi unit kerja.

Budi mengatakan, prosedur yang dilalui dalam pembelian solar itu sudah benar, maka tidak ada masalah. Apalagi, lanjut dia, pembelian solar itu juga disertai bukti seperti faktur pembelian.

“Intinya, menurut saya selama prosedur itu benar, ilegal atau enggaknya kan kami enggak tahu. Soal ilegal atau tidak itu yang tahu aparat, dan kami diminta klarifikasi,” tuturnya. (imd/waw)

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *