oleh

Jadi TKI, PNS Bolos Berbulan-bulan

VIRAL: Video petugas Satpol PP yang tertangkap menjadi TKI Ilegal di Malaysia.

Kabarmadura.id/Bangkalan-Salah satu video yang menerangkan salah satu petugas dari Satuan Pamong Praja (Satpol PP) di Bangkalan, menjadi perbincangan publik. Pasalnya dalam video tersebut, mengaku sebagai salah satu petugas Satpol PP Bangkalan yang menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) secara ilegal di Malaysia.

Dalam video tersebut, yang diduga sebagai anggota Satpol PP bernama Agung Purnomo. PNS  yang bertugas di Satpol PP tersebut mengaku menjadi TKI ilegal karena ingin membayar hutang pada bank. Dengan pangkat golongan III, Agung nekat menjadi TKI gelap meski dirinya sudah berstatus sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

”Sebenarnya saya punya paspor, saat mau transit paspor dan surat-surat lainnya hilang,” kata Agung dalam video tersebut.

Dalam video tersebut juga dijelaskan, Agung memilih bekerja sampingan menjadi TKI karena pendapatannya sebagai PNS tidak mencukupi sehingga memilih sambil bekerja di negara tetangga, Malaysia. Sedangkan alasan Agung pulang kampung, karena diperintah kepala Satpol PP Bangkalan untuk segera mengamankan kegiatan pilpres.

“Sudah dihubungi pimpinan. Sekarang kan mau pilpres,” tutur Agung.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Bangkalan, Ismet Efendi mengaku sudah mengetahui video tersebut dan sudah melaporkannya kepada bupati dan Inspektorat. Ismet juga mengatakan bahwa dirinya tidak begitu tahu tentang sosok Agung ini, sebab dirinya baru menjabat sebagai kepala Satpol PP.

”Setelah saya cari informasi Agung ini bertugas di rumah dinas bupati,” katanya.

Sedangkan untuk gaji, sudah ditransfer langsung ke rekening. Tapi dari penuuturan Ismet, Agung tidak pernah lapor kehadiran ke kantor Satpol PP. Karena PNS yang tidak lapor kehadiran, berakibat tidak dapat tunjangan perbaikan penghasilan (TPP).

”Karena sejak Januari Agung tidak pernah absen, berarti selama itu dia tidak dapat TPP,” ujar Ismet.

Untuk mengantisipasi terjadinya hal serupa, Ismet meminta bagian ProvostPamong Praja untuk memantau seluruh pegawai agar tidak terjadi Agung-Agung yang lain.

”Semuanya akan diproses sesuai dengan aturan, kita tunggu saja,” tukasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed