oleh

Jalan Hotmix Prenduan Tidak Sesuai RAB, Komisi IIl Minta PU Bina Marga Bertanggungjawab

Kabarmadura.id/Sumenep-Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumenep melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap pembangunan jalan hotmix di Desa Prenduan, Kecamatan Pragaan, Rabu (8/7/2020).

Ketua Komisi III DPRD Sumenep, Dulsiam, menyampaikan, setelah melakukan sidak ke lapangan, ditemukan adanya ketidaksesuaian antara antara hasil pekerjaan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Menurutnya, pembangunan jalan dengan anggaran Rp2,4 miliar tersebut bermasalah lantaran ketebalan jalan hanya berkisar 5 cm dan tidak ada hamparan aspal atau ada lapisan khusus pada jalan yang menghubungkan Kecamatan Pragaan dengan Kecamatan Ganding dan Guluk-Guluk tersebut.

“Maka tentunya kami akan memanggil kembali PU Bina Marga sehingga ada iktikad baik. Sebab pilihannya ada dua, mengembalikan atau memperbaiki sesuai dengan RAB sehingga jalan tersebut tidak terkesan asal-asalan saja,” katanya, Kamis (9/7/2020).

Politisi PKB juga menyampaikan, mestinya dalam sebuah pembangunan kalkulasi sudah matang sejak perencanaan, sehingga tidak ada lagi alasan karena faktor lokasi.

Sehingga legislator asal kepulauan ini juga menilai, terdapat indikasi yang memang disengaja untuk dikurangi dalam kemiringan plengsengan. Padahal, nyaris tidak ada hambatan dalam pengerjaannya.

“Misalnya Bina Marga beralasan di sana itu tanjakan dan sebagian alatnya tidak bisa masuk atau tidak dapat difungsikan sehingga hasilnya jelek. Kami tidak tahu itu karena mestinya persoalan teknis sudah selesai sejak awal. Waktu masih perencanaan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PU Bina Marga Sumenep, Eri Susanto menyatakan, selama ini pihaknya hanya bertugas memberikan penjelasan terkait dugaan-dugaan yang dituduhkan oleh Komisi lll DPRD Sumenep.

Eri juga menjelaskan, pekerjaan tersebut seharusnya memang menggunakan alat khusus namun tidak bisa, sehingga apa yang dianggap tidak sesuai itu akan diperbaiki. Apalagi keberadaan pembangunan jalan itu masih dalam masa kontrak dan belum diserahterimakan oleh pelaksana pada pemerintah sehingga ada pihak pelaksana yang akan bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

“Selanjutnya saya akan memberikan penjelasan lagi sesuai pertanyaan. Kalau misalnya saya dipanggil pasti saya datang,” tanggapnya. (ara/pai)

Komentar

News Feed