Jalan Tengah Jokowi dan Kesadaran Masyarakat Melawan Corona

  • Whatsapp

Oleh: Faisal Ramdhani*

Dampak penyebaran Virus Corona baru atau yang dikenal sebagai Covid-19 nyaris melumpuhkan aktivitas masyarakat di seluruh dunia. Hingga status terkini, tercatat 182 negara dan teriroti sudah menyatakan warganya positif terpapar Covid-19 dengan total mencapai hampir 245.805 kasus dan korban meninggal 10.046 orang.

Eskalasi dampak bahkan sudah meningkat secara tajam, beberapa bursa dunia bertumbangan, event penting global dibatalkan termasuk beberapa pertandingan utama olah raga dunia juga mengalami penundaan. Resesi baru diperkirakan segera datang akibat pertumbuhan ekonomi yang mengalami penurunan secara drastis. Tiongkok yang tahun-tahun sebelumnya pertumbuhan ekonominya terus double digit, harus mengalami perlambatan signifikan, sama halnya dengan Korea Selatan dan Jepang.

Beberapa negara di Eropa juga menghadapi permasalahan yang serupa, khususnya di negara-negara episentrum penyebaran Covid-19, seperti Italia, Inggris dan Spanyol. Meski demikian, di balik kepedihan pasti selalu ada optimisme yang menyeruak.

Belajar dari cara pemerintah Tiongkok menangani Covid-19 di Wuhan, mekanisme lockdown dianggap menjadi salah satu opsi terbaik dibandingkan dengan opsi-opsi preventif lainnya. Tak heran jika seruan ‘lockdown Indonesia’ mulai bergaung secara luas, khususnya via media sosial.

Bahkan  Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pun memberikan tekanan. Melalui surat yang ditandatangani Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pada tanggal 10 Maret 2020, organisasi kesehatan dunia ini mendesak Indonesia agar segera meningkatkan mekanisme tanggap darurat termasuk deklarasi darurat nasional.

Tentu, bagi pemerintah Indonesia mengambil kebijakan lockdown perlu kajian yang cukup mendalam dan tidak mudah untuk segera diterapkan. Sebab, negara Indonesia jelas berbeda dengan China, Italia, Iran, India ataupun Malaysia. Indonesia adalah negara kepulauan dengan luas wilayah 1.919.000 Km2 memiliki 17.491 pulau.

 

Sebagai negara kepulauan, republik ini  punya 135 pintu perlintasan resmi, dengan ribuan pintu tak resmi yang bisa dimasuki dari berbagai negara. Rumah-rumah di Pulau Sebatik, Kalimantan Utara, bahkan sebagian terbagi: ruang tamunya di Indonesia, dapur dan kamar belakangnya berada di wilayah Malaysia.

Singapura saja yang luas wilayah dan jumlah penduduknya selisih jauh dari Indonesia tak sanggup menutup lalu lalang manusia sepenuhnya dari negaranya. Padahal, perbatasan dengan Malaysia itu paling ramai hanya di dua pintu: gerbang perbatasan Johor–Singapore Causeway dan Tuas Second Link. Gerbang-gerbang itu terkontrol dengan baik, berpenjagaan maksimal, bahkan petugas sempat-sempatnya memeriksa cadangan bensin kendaraan pelintas agar mereka yang ke Malaysia tidak sekadar untuk mengisi bahan bakar.

Jumlah penduduk Indonesia menurut data terakhir tercatat pada tahun 2015 sebesar 238.518.000 jiwa dan diproyeksikan pada tahun 2020 akan meningkat sebanyak 271.066.000 jiwa. Sebanyak 70% dari jumlah penduduk yang ada menggantungkan kehidupannya dari pendapatan harian seperti pekerja pabrik, petani, nelayan,  pedagang pasar, pengelola usaha menengah dan pekerja harian lainnya.

Dengan kondisi ini, maka penerapan kebijakan lockdown hampir dipastikan akan mengancam kehdiupan ekonomi masyarakat. Mereka yang bekerja sebagai pekerja harian tidak akan mendapatkan penghasilan. Mereka yang bekerja sebagai pedagang jelas akan mengalami kebangkrutan. Serta mereka yang bekerja sebagai petani dan nelayan tentu akan mengalami kesulitan dalam menjual hasil jerih payahnya di pasaran.

Untuk itulah, penerapan kebijakan lockdown di Indonesia bukanlah perkara gampang. Setidaknya ada tiga alasan menurut Bhima Yudhistira Adhinegara ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) untuk tidak menerapkan kebijakan lockdown di Indonesia. Pertama, Indonesia pun belum memiliki kekuatan dari sisi ketahanan pangan. Data Global Food Security Index 2019 menyebutkan peringkat Malaysia dan Filipina masing-masing berada di urutan 28 dan 64 dunia. Posisi Indonesia yang berada di peringkat 62 dunia memang sedikit lebih baik dibanding Filipina.

Jika lockdown terjadi, inflasi Indonesia bisa tembus di atas 6 persen dan merugikan daya beli masyarakat seluruh Indonesia. Bahkan sangat memungkinkan akan berujung pada terjadinya kelaparan massal di sejumlah tempat. Terlebih dalam kondisi saat ini, dimana rantai pasok impor pangan sebagian mengalami gangguan akibat pedemi virus corona.

Kedua adalah gejolak panic buying masyarakat yang belum bisa diantisipasi oleh pemerintah dan jajarannya. Saat lockdown diumumkan, masyarakat yang panik akan menyerbu pusat perbelanjaan. Bukan hanya makanan minuman yang akan diborong masyarakat, tetapi juga obat-obatan. Akibatnya masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan sangat terbatas aksesnya  untuk mendapatkan makanan, minuman dan juga obat-obatan.

Ketiga, mayoritas aktivitas bisnis sebagian besar terjadi di Jakarta sehingga peredaran uang pun sebagian besar berada di Ibu kota. Jika lockdown terjadi, maka sentra bisnis bisa terganggu dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) pun bisa terkena dampak paling parah. Hal ini bisa menimbulkan tingginya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK). Pengangguran massal ini akan berakibat naiknnya angka tindak kriminal.

Atas dasar itu, maka keputusan pemerintah untuk memilih kebijakan social distancing ketimbang lockdown sudah tepat untuk kondisi saat ini. Kebijakan social distancing ini merupakan jalan tengah yang ditempuh oleh Presiden Jokowi.

Berbeda dengan lockdown, dengan social distancing ini masih bisa menggerakkan ekonomi alur barang jasa dan masyarakat masih tetap diberi akses ke berbagai kegiatan ekonomi dengan cara menjaga jarak. Langkah ini juga bisa menghambat cepatnya penularan virus dengan jalan  mengurangi kontak fisik antar masyarakat, menghindari tempat-tempat umum, meniadakan kerumunan massa, mengurangi kegiatan olahraga dan sebagainya.

Sementara lockdown berarti menghentikan segenap aktivitas di masyarakat termasuk di bidang ekonominya. Penerapan lockdown butuh pertimbangan mendalam agar perangkat yang mendukung kebijakan tersebut benar-benar siap, misalnya soal ketersediaan pangan. Sebab, jika belum tersedia masyarakat akan mengalami kelaparan hebat dan memunculkan penyakit-penyakit baru.

Selain itu, kebijakan lockdown juga belum bisa dijadikan jaminan keberhasilan dalam mengatasi penyebaran virus corona. Sebagai contoh lockdown di negara Italia, meskipun negara itu menerapkan lockdown namun kasus corona semakin meningkat.  Italia telah melampaui China sebagai negara dengan jumlah kematian tertinggi, menjadi pusat pandemi yang terus berubah. Saat ini, Italia memiliki lebih dari 53.000 infeksi dan lebih dari 4.800 orang meninggal dunia. Jumlah korban terus meningkat, dengan lebih dari setengah kasus dan kematian terjadi dalam sepekan terakhir.

Negara lain yang tidak menerapkan kebijakan lockdown adalah Korea Selatan, yang menerapkan kebijakan seperti pilihan yang diambil Indonesia, yaitu social distance. Dari berbagai sumber disebutkan bahwa sejak kasus pertama yang diumumkan pada 20 Januari silam, pemerintah Korea Selatan kerap mengumumkan angka kesembuhan dibandingkan angka kasus infeksi baru.

Perbedaan perkembangan terkait kasus corona yang berasasal dari dua negara itu yakni Italia dan Korea Selatan sebenarnya bisa diambil pelajaran. Ternyata semakin tingginya angka penderita di Italia dan semakin menurunnya jumlah yang terjangkit virus corona di Korea Selatan ditentukan oleh kesadaran dan kedisipilinan masyarakatnya.

Tanpa lockdown, Korea selatan berhasil menurunkan jumlah pasien positif corona karena mendapatkan dukungan dari masyarakatnya. Semua lapisan masyarakat sadar dan mendisiplinkan diri untuk tidak keluar rumah, menjaga kontak fisik secara langsung antar masyarakat serta menghindari kegiatan-kegiatan yang mengumpulkkan massa banyak. Kedisiplinan pemerintah, pelaku usaha serta peran masyarakat, nampaknya membuat kebijakan social distancing  di Korea Selatan berhasil menekan angka infkesi virus covid-19.

Di Indonesia, fakta berkata lain, setelah pemerintah pusat hingga daerah mengumumkan untuk social distance, malah terdapat antrian yang cukup panjang di Halte Bus Trans Jakarta dan beberapa stasiun kereta, artinya dunia usaha belum sepenuhnya mendukung pemerintah untuk pembatasan jam kerja dan bekerja dari rumah (Work From Home).

Di samping itu,  tingkat kepatuhan masyarakat untuk melakukan social distance juga masih terlihat rendah. Masih terlihat warga beraktivitas keluar rumah untuk tujuan rekreasi, duduk bergerombol, berkumpul tanpa menggunakan masker ataupun menjaga jarak, sehingga kemungkinan penyebaran masih menjadi Pekerjaan Rumah yang  besar bagi pemerintah.

Makanya dibutuhkan kesadaran kolektif dari semua pihak untuk memahami bahwa ancaman virus corona tidak boleh lagi dianggap enteng. Tanpa kedisiplinan dan kesadaran publik terkait pentingnya social distancing, maka konsep apapun tidak akan pernah berhasil sekalipun pemerintah misalnya, menerapkan opsi lockdown.

Masyarakat perlu secara disiplin meningkatkan kesadaran terhadap diri sendiri, lingkungan dan orang lain, dengan beberapa cara; pertama, menjaga kebersihan dengan mencuci tangan, dan menjaga asupan gizi serta makanan untuk meningkatkan imunitas tubuh; kedua, menerapkan kesadaran social distancing, dengan tidak bersalaman, berkumpul dan berdesak-desakan di tempat umum, menjaga jarak dan sebagainya; ketiga, tidak bepergian. Sedapat mungkin berada di rumah untuk memutus mata rantai penularan dan meminimalisir resiko tertular; keempat, apabila terdapat gejala segera hubungi fasilitas kesehatan yang disediakan pemerintah.

Meninggalnya 3 (tiga) dokter dan 32 petugas kesehatan yang terpapar virus corona karena merawat pasien covid-19 hendaknya menjadi kesadaran baru bagi semua lapisan masyarakat. Bahwa sudah saatnya masyarakat sadar bahwa ketidakdisiplin dan ketidakpatuhannya pada anjuran pemerintah akan membuat jumlah penderita semakin banyak untuk dilayani oleh tenaga medis yang ada. Layanan kesehatan yang terbatas akan lumpuh jika jumlah penderita semakin tinggi akibat masyarakat yang masih keluar rumah dan berkerumun.

Untuk itu, sudah saatnya segenap komponen bangsa Indonesia untuk saling bergotong royong, saling bergandengan tangan, saling mendukung,  bekerja bahu membahu dan bersatu melawan corona. Hentikan segala macam bentuk hoax, nyinyiran dan narasi-narasi fitnah  terhadap kebijakan pemerintah dalam menanggulangi merebaknya virus corona.

Apalagi saat ini, pemerintah Indonesia terlihat cukup serius menyiapkan langkah-langkah efektif untuk menekan sekecil mungkin lonjakan penderita. Mulai dari penyiapan rumah sakit khusus, pemberlakuan rapid test hingga pengadaan jutaan obat avigan dan chloroquine untuk melawan corona. Langkah ini menghadirkan optimisme  akan adanya jalan terang dalam mengatasi wabah corona di Indonesia.

Sekali lagi, marilah kita sadar, disiplin, patuh pada pemerintah dan bersatu untuk bersama-sama menyelamatkan rakyat Indonesia secara keseluruhan dari ancaman virus covid-19. Terakhir, marilah kita secara bersama-sama pula memanjatkan doa;  semoga badai corona segera berlalu dari Bumi Indonesia!

 

*Penulis adalah Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia PCNU Sampang

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *