Jalan Utama Sumenep Tergenang Dua Dinas justru Saling Tuding

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) RESAH: Aktivitas masyarakat terganggu oleh genangan air yang terjadi di sekitar kantor bupati Sumenep, Rabu (6/1/2020).

KABARMADURA.ID, SUMENEPDua hari terakhir, Selasa dan Rabu (5 dan 6/1/2021), Sumenep diguyur hujan dengan intensitas padat.Hujan sangat lebat terjadi pada 6 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 hingga 15.00.

Diguyur hujan selama dua jam, mengakibatkan genangan air di beberapa titik Kota Sumenep.Genangan itu terjadi sekitar dua jam, air kembali surut jelang Maghrib, Rabu (6/1/2020). Kendati begitu, tidak hanya lalu lintas yang terdampak, tetapi juga permukiman warga.

Bacaan Lainnya

Akibatnya, masyarakat perkotaan Sumenep cukup terganggu dengan genangan air tersebut.Sebab, aktivitas lalu lintas sangat tersendat, terlebih di area kantor Sekretariat Daerah Kabupaten (Setdakab)Sumenep dan RSUD dr. Moh. Anwar Sumenep.

Masalah genangan air ini selalu terjadi di musim hujan, terlebih saat hujan dengan intensitas sangat tinggi.Sejatinya sudah jadi pembahasan Bupati Sumenep A Busyro Karim sejak awal memimpin Pemerintah Kabupaten Sumenep.Bahkan penanganan masalah itu masuk dalam visi dan misi bupati, yakni dalam hal pembenahan tata kota.

Sayangnya, hingga akhir periodenya di awal tahun 2021 ini, genangan air itu masih terjadi.

Menanggapi persoalan itu, Kepala PU Sumeber Daya Air Sumenep Chainur Rasyid tidak terima jika persoalan banjir itu diklaim hanya disebabkan kinerjanya yang kurang maksimal.

Mestinya, jelas Chainur, Dinas Pekerjaan Umum  Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya (PU PRKP dan CK) Sumenep yang bertanggung jawab.

Alasannya,Dinas PU PRKP dan CK harusnya memperhatikan drainase yang telah dibangun sebelumnya. Termasuk perawatan, agar tidak terkesan dibangun lalu dibiarkan.Artinya Jakfar tidak bertanggung jawab, meski daerah atau kawasan yang menjadi langganan serangan banjir adalah wilayahnya, seperti di area kantor bupati.

“Daerah kami itu adalah Desa Kebunagung dan Parsanga, akses masuk, misalnya di Kolor itu, lalu lihat di sana gak ada banjir,” tanggapnya.

Mestinya menurut Inung, sapaan akrabrnya, PU PRKP dan CK itu harus memperhatikan drainase yang telah dibangun. Termasuk perawatan, jangan terkesan dibangun lalu dibiarkan.

“Misalnya drainase bocor tidak, normal tidak. Kayaknya itu kan tidak normal, sehingga berdampak. Makanya ada kaitannya antara pekerjaan kami dengan cipta karya (Dinas PU PRKP dan CK Sumenep),” lanjutnya.

Disebut sebagai pihak yang paling bertanggung jawab,Kepala Dinas PU PRKP dan CK Sumenep Moh Jakfar justru menolak.Dia mengklaim hanya bertanggung jawab atas area perumahan atau yang bersangkutan dengan aliran air yang bersumber dari rumah tangga saja.

“Sebenarnya pembangunan drainase yang program kami itu adalah khusus aliran rumah tangga saja, sementara aliran air sebab hujan itu persoalan Dinas PU SDA,” katanya, Rabu (6/1/2021).

Sementara itu, Sekretaris Komisi Ill DPRD Sumenep M Ramzi menyayangkan masih terjadinya genangan air di jalan utama untuk masyarakat Sumenep. Menurutnya, perencanaan pembangunan drainase di sekitar lokasi itu terkesan asal-asalan, sehingga tidak menjadi solusi terhadap kemungkinan buruk terjadi.

“Misalnya jalan sepanjang RSUD itu, kan fatal, jika yang berkepentingan misalnya pasien dirujuk dari puskesmas, harus segera mendapatkan perawatan sementara aksesnya tergenang air, kan jadi terhambat,” ungkapnya geram. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *