oleh

Janji Tuntaskan Mutasi dalam Satu Bulan

Terkait Pengisian Jabatan Strategis

Kabarmadura.id/PAMEKASAN – Kekosongan kursi jabatan strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan akan segera terisi. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) memastikan dalam satu bulan ke depan pihaknya akan melakukan mutasi dan promosi terhadap aparatur sipil negara (ASN) untuk mengisi jabatan strategis tersebut.

Hal itu diungkapkan Kabid Mutasi BKPSDM Pamekasan, Sri Puja Astutik. Menurutnya, pengisian jabatan tersebut tidak  bisa langsung sekali jadi. Namun butuh tahapan yang harus diselesaikan, termasuk pemberhentian jabatan.

“Jabatan tersebut belum bisa diisi pejabat definitif, Insyaallah satu bulan dari sekarang,” katanya, Minggu (14/4).

Menurutnya, di antara posisi yang kosong adalah pejabat eselon II yang duduk di beberapa posisi, yakni kepala inspektorat; staf ahli bupati bidang perekonomian hukum dan politik; staf ahli bidang kemasyarkatan dan SDM; asisten perekonomian dan pembangunan; kepala bapedda; kepala dinas tanaman pangan holtikultura dan perkebunan; kepala dinas  kesehatan; kepala bakesbangpol; dan sekretaris kabupaten (Sekkab).

Menurutnya, pengangkatan pejabat husus eselon II tersebut masih harus dilaksanakan melalui seleksi terbuka. Dirinya sudah melaksanakan konsultasi dan koordinasi terhadap komisi aparatur sipil negara (KASN) terkait seleksi terbuka tersebut.

“Nanti juga menunggu rekomendasi dari komisi aparatur sipil negara,” ujarnya.

Ketua Komisi I DPRD Pamekasan, Ismail menyampaikan, mutasi memang harus segera diselesaikan, mengingat kebutuhan di organisaai perangkat daerah (OPD) sudah banyak yang kosong. Apalagi, termasuk jabatan strategis di lingkungan pemkab.

Diharapakan, mutasi memang dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Sebab, menurut dia, alasan mutasi atau pemberhentian ASN yang dilakukan oleh kepala daerah harus jelas.

“Kepala daerah sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan Komisi ASN sebelum mengambil kebijakan terhadap ASN,” pintanya.

Dengan cara ini, kebijakan tidak diambil secara subjektif karena Komisi ASN akan memberikan rekomendasi kepada kepala daerah. Laporan itu ditindaklanjuti Komisi ASN dengan mengeluarkan rekomendasi atau teguran kepada kepala daerah.

“Jangan sampai menyalahi aturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara,” tegasnya.

Menurutnya, pejabat yang dipilih harus benar-benar memiliki kompetensi dan profesional dalam bidang yang diembannya. Dengan demikian, bisa mendukung program-program bupati, khususnya yang berkenaan dengan janji-janji politiknya. (km45/pai)

Komentar

News Feed