JatimPAK Konsolidasi Stop OTT, hingga KPK Minta Kawal DD

  • Whatsapp

KABARMADURA.ID | SUMENEP – Jawa Timur Penyuluh Antikorupsi (jatimPAK) melakukan Rapat Koordinasi dan konsolidasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Surabaya, Sabtu (28/9/2022).

Rapat koordinasi JatimPAK tersebut dihadiri oleh Irawari, Erwin, dan Sapta dari KPK. Kemudian Badrul Inspektorat Sumenep sekaligus Ketua JatimPAK, Mohammad Suhaidi dari STKIP PGRI Sumenep sekaligus penyuluh antikorupsi LSP KPK dan penyuluh dari berbagai daerah di Jawa Timur.

Poin penting dalam rapat koordinasi tersebut, sebagaimana disampaikan Ketua JatimPAK Badrul, JatimPAK siap bersinergi dalam aksi penyuluhan antikorupsi dengan seluruh steakholder Baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se Jawa Timur.

“Sehingga dengan begitu, Jawa Timur tidak akan ada lagi OTT (operasi tangkap tangan) Kepala Daerah,” tutur mantan aktivis PMII tersebut.

Selain itu dikatakan, terjadinya suap meyuap, pemerasan dan gratifikasi dalam hal memperoleh jabatan menjadi isu yang tajam dalam rapat koordinasi tersebut.

Untuk itu, KPK menyarankan kepada jatimPAK agar dalam melakukan giat antikorupsi tidak hanya berhenti di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), melainkan hingga level pemerintah desa.

“KPK menyarankan kepada jatimPAK untuk  menggerakkan seluruh penyuluh antikorupsi yang tersebar di seluruh Jawa Timur untuk turut serta dalam pengawalan dan pemantauan realisasi Dana Desa (DD),” terangnya.

Kemudian Badrul memapatkan, jika ada temuan-temuan yang berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi pada bantuan sosial, KPK mengharapkan kepada jatimPAK agar menggunakan saluran Jaga Bansos di KPK.

Lain dari pada itu, ada beberapa program jangka pendek dan menengah dari jatimPAK untuk dikawal ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur, antara lain mengawal dan bersinergi dengan Disdik Provinsi Jawa Timur terkait implementasi pendidikan antikorupsi jenjang SMA/SMK.

“Lalu, JatimPAK siap bersinergi dengan Inspektorat Pemprov Jatim dalam hal kesuksesan sosialisasi gratifikasi di seluruh Desa se Jawa Timur. JatimPAK juga siap berkolaborasi dengan BPSDM Jatim dalam mengisi diklat CPNS khusus materi pendidikan antikorupsi,” pungkasnya.

Reporter: Moh. Razin

Redaktur: Fathor Rahman

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *