JCW Somasi Pemkab dan Sejumlah Perusahaan, Yakin Bukti Miliknya Lebih Kuat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) CUKUP LUAS: Kawasan tanah yang kini berdiri Perumahan Sumekar, perkantoran Pemkab Sumenep, rumah sakit dan hotel disengketakan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Seorang warga bernama Herman Supriyantoso melontarkan somasi kepada sejumlah petinggi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep, mulai dari bupati beserta jajarannya serta pimpinan DPRD dan RSUD Moh Anwar Sumenep.

Dua perusahaan swasta juga jadi objek somasi tersebut, yakni perusahaan pengembang, PT. Sinar Mega Indah Persada dan pemilik Hotel Family Nur.

Bacaan Lainnya

Somasi Herman Supriyantoso itu disampaikan melalui kuasa hukumnya, Sajali. Hal itu terkait kepemilikan tanah yang berada di Jalan Dr Cipto Sumenep seluas 32.070 M². Di bagian timur tanah tersebut, ke belakang dan ke timur gedung RSUD Moh Anwar dan dari hotel Family Nur ke selatan, tepatnya di Perumahan Sumekar.

Dalam isi somasinya, menyatakan sudah ada bukti yang kuat yang mengharuskan pengosongan bangunan di atas tanah tersebut,

Pria yang juga ketua umum LSM Jatim Corruption Watch (JCW) tersebut mengungkapkan, tanah tersebut merupakan milik kliennya. Dia berjanji siap membuktikan surat asli hak atas tanah (sertifikat) kepemilikannya di pengadilan.

Keberadaan Perumahan Sumekar dan beberapa kantor itu sejatinya sudah berdiri sejak lama. Alasan klien Sajali baru mempermasalahkan, karena sudah memiliki berkas yang lengkap untuk membuktikan bahwa itu miliknya.Saat ini, Sajali sudah menyiapkan segala berkas untuk melanjutkan gugatan ke meja hijau.

“Kami sudah menyampaikan baik-baik, kepada yang bersangkutan. Targetnya somasi itu nanti diselasaikan secara hukum. Saya tidak main-main,” katanya, Selasa (8/1/2021).

Dia memastikan, matang memproses secara hukum, sebab surat sah tanah atau legalitas yang merupakan milik Herman Supriyantoso sudah siap ditunjukkan di pengadilan nanti.

“Sebab saya cek di pertanahan (Badan Pertanahan Nasonal, red), asli itu, yang Sugianto (salah satu pihak yang disomasi) itu yang tidak ada duplikasinya. Kalau kepada mereka atau pengacaranya tidak perlu ditampilkan, buat apa, kalau dipenyidikan nanti siap, termasuk kebutuhan bukti lainya,” imbuhnya.

Sementara itu, Subagyo selaku kuasa hukum PT. Sinar Mega Indah Persada juga mensomasi JCW. Menurut Subagyo, persoalan tanah tukar guling tanah percaton  ituterjadi di era tahun 1990-an.

Pihaknya menyayangkan langkah JCW yang terkesan mencari untung dari kasus ini. Apalagi ada hitungan harus dibayar permeter atas tanah yang diklaim milik klien JCW.

Tudingan adanya unsir tindak pidana yang diungkap JCW, juga disebutsama sekali tidak berdasar. Sebab, meskipun ada tindak pidana, perkara tersebut sudah kedaluarsa, sehingga tidak bisa dipersoalkan lagi secara pidana.

Sedangkan terkait dengan aspek keperdataan kepemilikan tanah, kata Subagyo, JCW tidak memiliki legal standing (kedudukan hukum) untuk menjadi pihak yang berkeberatan terhadap permasalahan tukar guling tersebut.

“Jadi harusnya mereka ini kerja yang bener. Masak gelarnya ‘satu meter’ tapi ngirim surat somasi mengaku sebagai kuasa kok tidak dilampiri surat kuasa,” tanggapnya.

“Lagian itu kasus tahun 1990-an yang apabila ada pidana korupsi yang dilakukan dalam penaksiran harga oleh para pejabat yang berwenang, maka itu sudah daluarsa. Pasal 78 KUHP,” tutup Subagyo. (ara/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *