JCW Temukan Dugaan Korupsi BPNT di Sampang

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) UNGKAP: Tim Investigasi JCW Jawa Timur Khairul Kalam membeberkan hasil temuannya soal penyelewengan penyaluran BPNT

KABARMADURA.ID | SAMPANG-Jatim Corruption Watch (JCW) Jawa Timur menemukan sejumlah kejanggalan pada penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Sampang

Temuan tersebut berbau korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya. Hal itu diketahui setelah JCW melakukan investigasi ke sejumlah penerima bantuan. Diduga, banyak realisasi BPNT tidak sesuai petunjuk teknis (juknis).

Tim investigasi JCW Jawa Timur, Khairul Kalam mengaku sudah melakukan investigasi ke sejumlah penerima. Investigasi dilakukan di beberapa desa. Hasilnya, penyimpangan realisasi BPNT dilakukan secara masif.

“Hampir sama modusnya di beberapa desa. Ternyata penyimpangan atau tidak sesuai juknis dilakukan secara rapi dan saling bekerja sama, ” kata Khairul.

Dia mengungkapkan, nominal bantuan yang diterima keluarga penerima manfaat (KPM) bervariasi. Namun pada umumnya, tidak sesuai ketentuan. Padahal, secara aturan,  barang yang diterima KPM senilai Rp200 ribu.

Jika dikalkulasi, rata-rata tidak genap Rp200 ribu. Sementara penerima tidak mengetahui adanya kekurangan hak mereka. Sebab mereka tidak mengetahui juknisnya.

“Masyarakat tidak mengetahui jenis bantuannya. Asal mereka masuk daftar penerima, sudah senang. Padahal ada hak yang tidak utuh diterimanya, ” ucapnya.

Dikatakan, rata-rata masyarakat diberi beras sebanyak 10 kilogram. Termasuk telur sebanyak 2 kilogram. Setelah dikalkulasi, nilainya tidak mencapai Rp200 ribu. Hal itu hampir terjadi di beberapa desa.

Selain itu, modus penyimpangan juga terjadi dengan cara meminta Kartu Kesejahteraan Sosial (KKS). Oknum pemerintah desa memegang KKS untuk mencairkan bantuan. Selanjutnya dikoordinir untuk diberikan kepada KPM.

“Sehingga wajar jika sembako yang diberikan kepada KPM tidak utuh. Sebab, KKS sudah dikoordinir. Nah, hal-hal semacam ini dibiarkan dan massif, ” jelas Khairul mengenai temuannya di lapangan.

Menurutnya, pemerintah pusat percuma merealisasikan e-warung. Sebab lokasi pengambilan sembako dikuasai oknum pemerintah desa. Sehingga pengurangan bantuan terjadi. Sementara masyarakat menerima hak tidak utuh.

Terakhir,  salah satu bentuk kejanggalan realisasi BPNT juga soal pemilihan komoditi. Seharusnya penerima berhak dan bebas memilih apa yang dibutuhkan. Namun fakta di lapangan, masyarakat hanya disuguhkan beras dan telur.

“Kami berharap hal ini dikroscek oleh Dinas Sosial dan PPA Sampang. Jika ada temuan harus dilakukan teguran. Sehingga hak masyarakat tetap utuh, ” mintanya.

Terpisah, Kepala Dinsos dan PPA Sampang, Fadeli mengaku sampai saat ini tidak ada keluhan soal realisasi BPNT. Namun pihaknya akan melakukan kroscek ke bawah. Sehingga akan diketahui jika ada pelanggaran.

“Kami belum bisa berkomentar banyak. Kami akan kroscek. Selama ini, penyaluran BPNT berjalan lancar, ” ucap Fadeli menanggapi temuan JCW.

 

Reporter: Fathor Rahman

Redaktur: Wawan A. Husna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *