Jelang Pilkades Serentak Sumenep, Belum Ada Kepastian Wajib Skrining Barcode PeduliLindungi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) FINAL: Jadwal pilkades serentak bakal dilaksanakan pada 25 November 2021, namun belum ada kepastian apakah calon pemilihnya harus sudah divaksin Covid-19.

KABARMADURA.ID | SUMENEP-Meski pemilihan kepala desa (pilkades) serentak 2021 sudah final waktunya, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Sumenep belum mewajibkan harus menyediakan fasilitas layanan barcode PeduliLindungi di pintu masuk dan keluar tempat pemungutan suara (TPS).

Pelaksanaan pilkades itu telah dijadwalkan pada 25 November 2021. Kepastian itu termuat dalam Surat Keputusan (SK) Bupati Sumenep Nomor 188/437/KEP/435.013/2021 tentang Hari Pemungutan Suara Pilkades Serentak 2021. Terdapat 84 desa yang dijadwalkan menggelar pilkades secara serentak.

Kepala DPMD Sumenep M Ramli menyampaikan, belum ada kepastian mengenai harus wajib vaksin sebelum masuk TPS. Sementara ini, yang pasti hanya ketentuan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan (prokes), salah satunya menjaga jarak.

“Ada tujuh orang dalam TPS, ditambah linmas dua orang dan tim keamanan dari kepolisian. Kalau layanan barcode sampai saat ini belum ada kewajiban,” kata pria asal Kecamatan Pasongsongan itu, Senin (15/11/2021).

Sementara untuk unsur tenaga kesehatan (nakes), tidak ketentuan, tetapi ada satu orang dari relawan Covid-19 yang dibentuk oleh desa sendiri.

Sedangkan persiapan menjelang 10 hari pelaksanaan, tetap mengacu pada Perbup Nomor 45 tahun 2021, yakni seluruh tahapan yang sudah dilakukan tetap sah secara hukum dan tidak perlu diulang kembali.

“Misal seperti tanggal undangan itu, panitia boleh mencetak lagi, boleh tidak usah, cukup diumumkan melalui pengeras suara atau pemberitahuan lainnya,” imbuhnya.

Sebab menjelang penundaan, pelaksanaan pilkades sudah tinggal 4 hari, maka dapat dipastikan, persiapan sudah hampir final lebih dari 90 persen. Sementara tahapan itu tetap tidak gugur karena penundaan.

“Jika ada perubahan, misalnya salah satu anggotanya berhenti, jika di KPPS, maka PPS yang membentuk, begitu seterusnya,” pungkasnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *