oleh

Jelang Rekrutmen, Honor PPK dan PPS Belum Disiapkan

kabarmadura.id/Sumenep-Menjelang perekrutan panitia pemilihan kecamatan (PPK) untuk Pilkada Sumenep 2020, tambahan dana ad hoc terancam tidak cair tepat waktu. Dana yang diajukan ke Pemkab Sumenep tersebut, untuk kebutuhan .honorarium pelaksana pemilihan di tingkat kecamatan hingga desa.

Alasan belum cairnya, terdapat proses perubahan permendagri. Hal itu membuat KPU Sumenep pesimis, dana itu sudah cair saat rekrutmen PPK.

Ketua KPU Sumenep A. Warits melalui Komisioner Rencana Data dan Informasi (Rendatin) Syaifur Rahman mengatakan, saat ini masih menunggu revisi Permendagri Nomor 54 Tahun 2029.

“Jika nanti ada perubahan permendagri dana adhoc akan cair,” katanya Kamis (09/01/2020).

Sedangkan Komisioner KPU Rofiki Tanzil menilai, masalah tersebut tidak hanya dialami KPU Sumenep, namun seluruh daerah di Jawa Timur, kecuali Surabaya. Alsannya, Surabaya belum mencairkan dana sama sekali dan menghapus naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) lama dan membuat NPHD baru.

“KPU Sumenep sudah mencairkan dana pilkada, sehingga, sulit untuk mendapatakan NPHD baru,” tegasnya.

Sedangkan persiapan rekrutmen PPK akan mulai dibuka pada 15 Januari 2020, kemudian dilanjutkan dengan penyerahan berkas mulai 18 Januari 2020.  Saat ini sudah pembentukan tim penerimaan berkas bakal calon (balon) tenaga adhoc PPK.

“Kami saat ini akan betul betul menertibkan administrasi, termasuk tenaga adhoc,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daearah (Sekda) Kabupaten Sumenep Edy Rasyiadi mengatakan, pelaksanaan Pilkada 2020 sudah disediakan Rp60,7 miliar melalui penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Bahkan, menurutnya, sudah berkirim surat jawaban ke KPU Sumenep atas pengajuan tambahan dana honorarium petugas ad hoc tersebut.

“Kami sudah dikirimi surat oleh KPU Sumenep tentang dana adhoc, dan kami juga berkirim surat pada KPU bahwa permendagri belum bisa mencairkan. Kalaupun ada penambahan anggaran, sementara kami tidak bisa,” katanya.

Edy mengaku, sudah berkirim surat jawaban ke KPU Sumenep atas pengajuan tambahan dana honorarium petugas ad hoc tersebut.

“Iya, kami juga sudah kirim surat jawaban ke KPU Sumenep, karena Permendagri yang tidak memperbolehkan,” jelasnya

Diberitakan sebelumnya, Ketua KPU Sumenep A. Warits menjelaskan, penambahan dana ad hoc mengacu pada usulan biaya yang telah disetujui oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia (kemenkeu) berdasarkan surat nomor MK S-357/MK/.02/2018.

KPU Sumenep berkirim surat ke Pemkab Sumenep. Sebab, seluruh anggaran pilkada didanai oleh pemkab. Anggaran itu untuk honorarium PPK, PPS dan KPPS untuk Pilkada 2020 yang mengalami kenaikan dibanding Pemilu 2019 lalu.

Untuk PPPK, awalnya Rp1.850.000 untuk ketua, naik menjadi 2.200.000. Sedangkan untuk anggota PPK, awalnya Rp1.600.000, naik menjadi Rp1.900.000.

Sedangkan untuk PPS, semula Rp900.000 menjadi Rp1.200.000 khusus ketua, dari Rp850.000 menjadi Rp1.150.000 khusus anggota.

“Kami terus berjuang untuk mendapatkan tambahan dana tersebut. Agar kesejahteraan tim adhoc bertambah,” pungkasnya. (imd/waw)

 

Komentar

News Feed