Jokowi dan Problem Agraria

  • Whatsapp
Saktiati, penulis merupakan mahasiswa Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo.

Dalam beberapa waktu ini, konflik agraria kembali terjadi di beberapa tempat. Konflik berawal dari perebutan yang dilatari oleh legalitas dari tanah yang dimiliki oleh masyarakat. Di Jawa Timur terdapat beberapa tempat saat perebutan tanah berakibat terhadap konflik sosial.

Di Lumajang beberapa tahun lalu terjadi masalah yang mencuat secara nasional tentang kasus salim kancil. Di Pasuruan terjadi sengketa lahan yang mengakibatkan adanya gesekan warga dengan aparat. Di Madura ada berapa lahan yang melahirkan tarik menarik kepentingan antara investor dan penduduk lokal yang berusaha mempertahakannya. Hal ini terutama terjadi di wilayah pesisir.

Konflik agraria dipicu oleh banyak kepentingan. Baik itu berkenaan dengan perluasan lahan untuk industri, pelebaran jalan, hingga perebutan hak terhadap tanah antar keluarga yang berujung kepada meja hijau.

Dalam banyak kasus, masyarakat kecil selalu menjadi korban dari konflik agraria yang berkepanjangan. Masyarakat kecil dimaksud adalah mereka yang tidak mengerti terhadap hukum dan tidak memahami terhadap pentingnya legalitas tanah berupa selembar sertifikat.

Dengan demikian, secara umum, belum adanya jaminan kepastian hukum atas tanah adalah pemicu terjadinya sengketa dan perseteruan atas lahan di berbagai wilayah di Indonesia. Hal itu membuktikan pentingnya sertipikat tanah sebagai tanda bukti hukum atas tanah yang dimiliki.

Masalahnya hingga kini di beberapa tempat masih terdapat kendala teknis pengurusan tanah. Baik itu berkenaan dengan kelambanan birokrasi maunpun juga berkenaan dengan keengganan masyarakat untuk mengurus legalitas tanahnya.

Berkenaan dengan lambannya proses pembuatan sertipikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, pemerintah melalui Kementerian ATR/BPN telah meluncurkan Program Prioritas Nasional berupa Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali, yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu.

Melalui program ini, pemerintah memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat. Program tersebut dituangkan dalam Peraturan Menteri No 12 tahun 2017 tentang PTSL dan Instruksi Presiden No 2 tahun 2018.

Aturan terkait pelaksanaan program PTSL diatur dalam Surat Keputusan Bersama (SKB)                     3 Menteri yang meliputi Menteri Agraria dan Tata ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, Nomor: 34 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang pembiayaan persiapan pendaftaran tanah sistematis. SKB 3 Menteri sudah ditentukan biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat peserta PTSL.

Untuk wilayah Kategori I sebesar Rp. 450.000, Kategori II sebesar Rp. 350.000, Kategori III Rp. 250.000, Kategori IV Rp. 200.000, Kategori V Jawa dan Bali biaya yang ditanggung masyarakat sebesar Rp 150.000. Rinciannya untuk pembiayaan penggandaan dokumen, pengangkutan dan pemasangan patok, transportasi petugas kelurahan/desa dari kantor kelurahan/desa ke kantor pertanahan dalam perbaikan dokumen yang diperlukan.

Target dari Jokowi soal sertifikat tanah gratis sudah ada sejak 2017. Ditahun tersebut dapat mengeluarkan 5,4 juta lembar sertifikat. Kemudian kembali memberi target 7 juta lembar sertifikat pada 2018.

Jokowi mengatakan pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah kepada masyarakat. Tujuannya, konflik lahan di masyarakat tak kembali terjadi. Konflik terjadi karena masyarakat tidak pegang tanda bukti hak hukum atas tanah.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi turun langsung kepada masyarakat membagikan sertifikat tanah. Peristiwa ini bisa dimaknai dua hal penting. Yakni kepedulian Jokowi terhadap nasib masyarakat kecil dan juga ditambah dengan mudahnya masyarakat dapat memperoleh legalitas atas tanahnya.

Upaya Jokowi menjadi penanda baik bagi terputusnya konflik karena problem legalitas. Tentu diharapkan di tahun tahun mendatang tidak ada konflik agraria dikarenakan tidak memiliki sertipikat tanah.

Masyarakat kecil yang memiliki lahan dapat dengan mudah mendapatkan pengakuan dari negara asalkan membuka diri dan melakukan upaya upaya pencatatan terhadap tanahnya. Karena hal demikian akan berguna terhadap masa depannya. Tanah yang sudah mempunyai legalitas tidak akan mengundang konflik agraria lagi.

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *