JPU Pastikan Sampaikan Keberatan Pledoi JR dan AR

  • Whatsapp
(KM/Dok) BANTAH: Kuasa hukum terdakwa AR dan JR kasus SMPN 2 Ketapang memiliki keterangan yang berbeda dengan JPU.

Kabarmadura.id/Sampang-Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Sampang Munarwi keberatan atas pledoi dari kuasa hukum terdakwa AR dan JR.

Hal itu akan disampaikan dalam sidang perkara dugaan korupsi pembangunan ruang kelas baru (RKB) di SMPN 2 Ketapang di Pengadilan Negeri (PN) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Surabaya, Jumat (24/1/2020).

Munarwi berjanji akan menguraikan semua yang menjadi keberatannya dalam sidang tanggapan atau replik tersebut.

Dalam menyusun jawaban atas pembelaan (replik) dari terdakwa, JPU sudah mengantisipasi arah dan wujud serta materi pokok dari pembelaan terdakwa dan penasehat hukumnya, sebagai bantahan atau sanggahan atas pembelaan dari dua terdakwa itu.

Namun, pihaknya enggan meyampaikan terkait apa saja yang masih manjadi keberatannya itu, dirinya akan menguraikan dalam tanggapan nanti. Karena pledoi yang diajukan kuasa terdakwa itu, pada intinya meminta agar dua terdakwa AR dan JR dibebaskan.

“Jelas lah keberatan, kami akan menanggapi pledoi dari terdakwa AR dan JR ini dalam sidang replik hari ini (Jumat 24/1/2020)” kata Munarwi saat dikonfirmasi Kabar Madura.

Dirinya memperjelas, untuk dua terdakwa AR dan JR tersebut, dituntut satu tahun dan enam bulan, denda Rp50 juta subsidair tiga bulan kurungan. Itu, sesuai pasal 3 Undang-Undang (UU) Korupsi. Tetapi kuasa hukum mengajukan pledoi atau pembelaan, yang sudah digelar pada tanggal 17 Januari kemarin.

Sementara itu, kuasa hukum terdakwa AR dan JR, Arman Saputra menepis tuntuntan JPU bahwa JR selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) bersama AR selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), mengetahui bahwa Abdul Aziz memintambkan CV-nya ke Mastur Kiranda.

Abdul Aziz merupakan direktur CV. Amor Palapa. CV tersebut adalah pemenang tender pembangunan RKB SMPN 2 Ketapang. Namun perusahaan tersebut sedang dipinjamkan ke Mastur Kiranda. Dalam pelaksanaan proyek, bukan dikerjakan Mastur, melainkan pihak lain bernama Noriman.

Arman Saputra juga mengatakan, selama kedua terdakwa disidang di PN Tipikor Surabaya, tidak ada fakta persidangan  yang mengungkap bahwa JR dan AR tahu bahwa CV. Amor Palapa dipinjam Mastur Kiranda, pelaksana proyek yang sebelumnya telah divonis bersalah.

Selain itu, terkait kerugian negara, juga tidak terungkap di persidangan bahwa ada aliran uang ke terdakwa AR dan JR. Kata Arman, hal itu dikuatkan dari semua keterangan saksi, yakni Abdul Aziz, Mastur Kiranda dan Srihandoyo selaku pejabat pengadaan dan Puji Astutik selaku bendahara, serta kepala sekolah.

Semua saksi dalam keterangannya, klaim Arman, menyatakan tidak pernah memberi uang kepada PPK dan PPTK, baik sebelum atau pasca pelaksanaan proyek.

“Kami ini, melihat fakta-fakta dalam persidangannya saja, jaksa mengungkap beberapa versi dia, maka kami juga mengungkap beberapa versi dari keterangan, kalau jaksa bilang mengetahui, tetapi dari keterangan saksi yang terungkap tidak mengetahui. Kita lihat saja nanti majelis hakim melihatnya dari sisi mananya,” terangnya.

Untuk diketahui, dugaan korupsi pembangunan RKB SMPN2 Ketapang, Sampang itu menyeret tujuh orang tersangka. Lima di antaranya sudah divonis oleh PN Tipikor Surabaya, yakni Abd. Aziz selaku pemilik CV. Amor, Mastur Kiranda selaku peminjam CV. Amor Palapa, Noriman selaku pelaksan proyek, Didik Hariyanto dan Sofyan selaku konsultan pengawas.

Lima orang terpidana Kasus korupsi SMPN 2 Ketapang tersebut, diputus dengan pidana penjara 1 tahun dan denda Rp50 juta, subsider 1 bulan. Namun, untuk dua terdakwa lainnya, yakni JR dan AR, selaku PPK dan PPTK proyek masih sedang menjalani proses sidang. Pada Jumat  (24/1/2020) ini dua terdakwa itu akan menjalani sidang dengan agenda sidang replik. (sub/waw)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *