Juklak dan Juknis Penghapusan THL Belum Turun, BKPSDM Pamekasan Hanya Akomodir PNS dan PPPK

(FOTO: KM/ALI WAFA) AKAN DIHAPUS: Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga honorer di setiap instansi pemerintah pada tahun 2023.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN –Pemerintah pusat berencana menghapus tenaga harian lepas (THL) atau tenaga honorer di setiap instansi pemerintah. Penghapusan tenaga honorer itu direncanakan pada tahun 2023. Kebijakan itu berdasar Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pamekasan Saudi Rahman belum dapat memastikan kebijakan tersebut. Sebab hingga saat ini, belum ada petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) mengenai rencana kebijakan tersebut dari kementerian terkait.

Menurutnya, jika tenaga THL ditiadakan, maka seluruh instansi akan kekurangan tenaga teknis. Yang paling penting untuk dipertimbangkan baginya yaitu dari sisi kemanusiaan. Bahwa para THL akan kehilangan pekerjaan. Karena itu, dia pihaknya berharap bisa merekomendasikan THL untuk mengikuti seleksi CPNS atau PPPK.

Bacaan Lainnya

“Seandainya kami bisa maka kami akan usulkan begitu. Jadi semua THL diikutkan seleksi PPPK atau CPNS,” ucapnya.

Saudi sendiri mengaku tidak tahu jumlah THL di Pamekasan. Sebab menurutnya, BKPSDM hanya menaungi pegawai negeri sipil (PNS) an PPPK. Sementara THL direkrut oleh masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) dan digaji oleh masing-masing OPD. Untuk mengetahui jumlah THL di Pamekasan yaitu harus menanyakan ke masing-masing OPD.

Semenatara kekurangan ASN di Pamekasan yaitu sebanyak 4.779 orang. Pihaknya mengusulkan kebutuhan ASN pada tahun anggaran 2021 sebanyak 1.287 orang. Dari jumlah itu, 265 di antaranya adalah CPNS dan 1.022 lainnya adalah PPPK.

“BKPSDM itu hanya mengurusi pegawai, yaitu yang PNS atau yang PPPK. Kalau honorer itu bukan kami. Itu urusan masing-masing OPD,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Hamdi mengaku telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pamekasan mengenai rencana kebijakan pemerintah pusat itu. Namun sampai saat ini pihaknya belum menemukan solusi yang tepat jika kebijakan itu benar diterapkan.

“Kami sudah beberapa kali rapat dengan eksekutif. Nanti kami akan tindak lanjuti ke kementerian terkait,” ucapnya.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.