oleh

Jumlah Desa Yang Membentuk BUMDes di Kabupaten Sumenep

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Seluruh desa diwajibkan memiliki badan usaha milik desa (BUMDes). Meski demikian, masih ada desa yang belum membentuk BUMDes. Hal ini diungkapkan Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan dan Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Sumenep  Tabrani, Senin (3/2/2021).

Menurutnya, keseriusan pemerintah dalam mewujudkan BUMDes merata tertuang dalam regulasi. Bahwa keuangan desa diwajibkan disertakan untuk penguatan modal BUMDes. Hingga saat ini, terdapat 12 BUMDes yang dikategorikan maju dan mampu mengoptimalkan perekonomian masyarakat.

“Tahun 2022, semua desa sudah pasti punya, kalau dulu kan BUMDes itu tidak ada instruksi penguatan modal, karena mengambil dari dana desa (DD). Kami sudah membuat aturannya yaitu Perbup Nomor 75 tahun 2020,” ujarnya.

Pihaknya menegaskan, jika desa abai maka secara otomatis akan berdampak pada realisasi DD. Meski penyertaan modal tersebut tidak secara detail nominalnya dicantumkan dikarenakan disesuaikan dengan kapasitas DD masing-masing desa. Namun, jika tidak melakukan penyertaan modal maka secara otomatis DD-nya dibekukan.

Data terbaru tahun ini, dari 330 desa terdapat 298 desa yang sudah terbentuk BUMDes. Sedangkan sisanya,  20 desa belum membentuk BUMDes.  Dari jumlah tersebut, bisa diklasifikasi yang masuk kategori aktif sebanyak 121 desa, kemudian sebanyak 122 desa tidak aktif, selanjutnya kategori  sehat atau mampu menyumbang pendapatan asli desa (PADes) dan menjadi lahan pekerjaan sebanyak 75 desa.

Tabrani menegaskan,  target dari pembentukan BUMDes yakni kebutuhan masyarakat mampu tercover di desa. Selanjutnya, peningkatan PADes. Data tersebut merupakan verifikasi BUMDes yang sudah terbentuk di sejumlah desa. Sedangkan wujud perhatian atau prioritas itu sebagian BUMDes akan difasilitasi pelatihan dan studi banding ke daerah luar.

“Tetapi masih dinamis atau bisa bertambah. Sementara itu dulu yang masuk berdasarkan laporan dari pendamping desa,” tegasnya.

Sebagai evaluasi, ketika BUMDes sudah terbentuk dengan penyertaan modal pihaknya memastikan semua akan aktif. Artinya, tidak ada alasan aparatur desa untuk mengelak. Bahkan, apabila ada bantuan penguatan modal dari dana lain, maka BUMDes yang tidak aktif akan diabaikan. (ara/ito)

  • 298 desa memiliki BUMDes
  • 20 desa belum bentuk BUMDes
  • 121 desa kategori aktif
  • 122 desa tidak aktif
  • 75 desa mampu menyumbang PADes

Komentar

News Feed