oleh

Jumlah Guru Terbatas, Mutu Pendidikan Terancam

KABARMADURA.ID, SAMPANG-Kelengkapan  jumlah guru menjadi salah satu kunci dalam meningkatkan mutu pendidikan di daerah.  Tak terkecuali dengan jumlah guru yang ada di Kabupaten Sampang, yang juga menjadi faktor kemajuan pendidikan di dalamnya. Sehingga, pemerintah daerah harus hadir dan serius mengelola pendidikan. Hal itu diungkap oleh anggota Dewan Pendidikan (DP) Kabupaten Sampang, Zeinuddin.

Di kabupaten yang berjuluk Kota Bahari tersebut mengalami kekurangan sekitar 2.600 guru. Sehingga hal itu berdampak pada peningkatan mutu pendidikan. Padahal, pendidikan merupakan indikator penting untuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang ada di Sampang. .

Ia melanjutkan, pada prinsipnya kekurangan guru itu merupakan masalah klasik yang seharusnya segera ditangani. Namun, hingga saat ini pemerintah kurang serius memperhatikan persoalan pendidikan yang ada di Kabupaten Sampang..

“Peran guru itu penting untuk meningkatkan mutu pendidikan, sehingga kelengkapan guru itu penting. Jadi pemerintah harus serius untuk mengelola pendidikan,” tutur Zeinuddin kepada Kabar Madura, Selasa (16/2/2021).

Selain itu, Dewan Pendidikan selaku instansi yang mempunyai tugas mengontrol dan mengawasi pendidikan, berharap pemerintah segera hadir untuk memberikan solusi terkait persoalan guru. Karena, jika dibiarkan kekurangan guru, maka peningkatan kualitas pendidikan tidak akan berjalan maksimal. Karena muridnya ada, tetapi gurunya tidak ada.

Bahkan ia mengatakan, pada dasarnya di lapangan guru status sukarelawan (sukwan) jumlahnya cukup banyak. Tetapi tidak semua sukwan bisa digenjot agar bekerja secara optimal. Sebab, upah yang diberikan tidak seberapa. Jadi, dalam hal ini pemerintah harus turun tangan.

“Dalam meningkatkan mutu pendidikan ini ada tiga  faktor; yaitu murid, guru, dan sarana prasarana. Jika salah satunya bermasalah, jelas berpengaruh terhadap peningkatan mutu pendidikan,” imbuhnya.

Kendati demikian, dari tahun-tahun sebelumnya Dewan Pendidikan sudah sering mengusulkan perencanaan untuk peningkatan mutu pendidikan. Namun, semua usulan tersebut tidak ditindaklanjuti secara serius.

“Kami selaku DP sudah menyampaikan beberapa usulan, tetapi tidak ada kejelasan. Dan yang menjadi penting itu terkait status kepala Disdik yang masih berstatus jabatan sementara. Padahal  jabatan definitif itu petting, agar bisa bekerja secara maksimal,” pungkasnya. (mal/maf).

Komentar

News Feed