oleh

Jumlah Penduduk Selisih 300 Ribu Jiwa, Diklaim Data Riil

Kabarmadura.id/Bangkalan-Ditemukannya perbedaan data jumlah penduduk saat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2020 Bangkalan, mulai diklarifikasi Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bangkalan Setidjabudhi menepis bahwa data yang tercantum di KUA-PPAS dinilai hanya untuk formalitas. Menurutnya, data penduduk di KUA-PPAS adalah riil.

Dirinya memperoleh data tersebut dari Badan Pusat Statistik (BPS). Bahkan, pria yang akrab disapa Budhi itu menjamin, data jumlah penduduk tersebut asli yang diambil pada tahun 2018 lalu.

“Kami menegaskan, bahwa satu-satunya sumber data yang dipakai oleh pemkab untuk melakukan kegiatan apa pun, baik data tersebut untuk data yang dipungut dari daerah atau pusat, kami menggunakan BPS,” tegasnya.

Data itu sempat dipersoalkan oleh salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan, Mahmudi. Sebab, data di KUA-PPAS lebih sedikit dibandingkan data jumlah penduduk dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan saat pemilihan umum (pemilu) lalu.

Menurut Budhi, adanya perbedaan data dari Dispendukcapil, karena KPU mengkompilasi atau mengolah data tersebut berdasarkan kesepakatan dari partai politik. Sedangkan pemerintah memiliki aturan yang tidak boleh mengkomplikasikan data tersebut dalam penyusunan APBD.

“Data ini memang sifatnya dinamis. Jadi data tersebut tidak bisa diperbaharui seketika dalam waktu tersebut. Kami pastikan data ini jelas yakni dari data BPS yang berbadan hukum dan sudah sesuai aturan. Di mana kami harus mengambil data dari BPS,” terangnya.

Sebelumnya, legislator dari Partai Hanura, Mahmudi, mempersoalkan hal tersebut. Sebab, berdasarkan data yang ia peroleh dari Dispendukcapil dan KPU, di Bangkalan terdapat 1,2 juta jiwa penduduk. Sedangkan di data di KUA-PPAS yang dipaparkan, hanya sekitar 900 ribu jiwa.

“Kalau di Bangkalan ini penduduknya hanya 9 ratus ribu sekian, artinya di parlemen ini jumlah anggota legislatifnya kenapa 50 orang. Kalau memang jumlah penduduknya segitu, seharusnya 45 saja,” ujarnya.

Mahmudi menerangkan, kesalahan perbedaan data ini bisa fatal dan mempengaruhi pembangunan Bangkalan. Untuk itu, dirinya meminta untuk memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, termasuk BPS dan Dispendukcapil.

Selain itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fathkurrahman mengatakan, permasalahan ini menjadi buah simalakama. Sebab, dari pihak legislatif tidak bisa menyalahkan salah satu pihak, antara BPS dan Dispendukcapil atau KPU.

“Kalau saya amati ini seperti buah simalakama, kalau menyalahkan timgar tidak bisa. Tapi ini kita juga bingung mau mengacu kemana,” pungkasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed