oleh

Juru Parkir Ilegal Meresahkan, Dishub Bangkalan Diminta Tegas

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Penertiban parkir di Bangkalan belum jelas. Sebab, dari 60 pengelola parkir yang memiliki izin resmi, masih ditemukan sejumlah juru parkir yang sengaja menarik biaya parkir meski tidak memiliki izin resmi.

Salah satu pengendara yang melakukan parkir di depan anjungan tunai mandiri (ATM) di Bank BNI Siti Riamna mengaku kesal, saat dihadang oleh seseorang yang diduga menjadi juru parkir yang berada di bank tersebut. Dia diminta untuk membayar parkir, tangan kirinya ditahan dan tidak diperbolehkan berangkat jika tak mau bayar.

”Saya kaget dan kesal, karena seseorang yang menahan saya itu tak memakai atribut seperti tukang parkir lainnya,” tuturnya.

Menurut Ririn, dirinya tidak keberatan perihal penarikan uang yang disebut untuk pembayaran jasa parkir. Tetapi cara orang yang menghadangnya tersebut dirasa mengganggu. Sebab, pengendara merasa itu menjadi praktik ilegal seperti pungutan liar.

”Ini juga seharusnya menjadi perhatian pemkab, cara dan pelayanannya saat meminta uang jelas tidak nyaman,” ulasnya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bangkalan Ismet Efendi menyampaikan, urusan penertiban parkir yang diduga tidak memiliki izin tersebut bukan menjadi wewenangnya. Sebab, pihaknya hanya menarik pembayaran pajak pada pemilik lahan atau pemilik usaha.

”Kami hanya mengurusi pajaknya saja, tidak pembinaannya,” tuturnya.

Mengenai izin atau adanya juru parkir di beberapa lahan usaha tentu kemungkinan itu menjadi kesepakatan antara pengelola dengan pemilik usaha. Tetapi jika memang diketahui tak memiliki izin, itu harus ditertibkan, baik ke Satpol PP ataupun pihak kepolisian.

”Kalau tidak ada izin, atribut dan karcis parkir, jelas itu di luar kewenangan pemerintah,” paparnya.

Sedangkan Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Perhubungan Dinas Perhubungan (Dishub) Bangkalan Irfan Hidayat menegaskan, lahan parkir tepi jalan memang menjadi tanggung jawabnya, baik mengenai retribusi parkir atau pun pembinaan pengelola dan juru parkirnya. ”Kalau di tepi jalan, itu jelas wewenang kami, kami yang kumpulkan retribusi dan pembinaannya,” paparnya.

Tetapi jika lahan parkir khusus, itu menjadi wewenang pemilik lahan dan usaha. Jika memang dirasa perlu maka diperbolehkan ada juru parkirnya. Tetapi untuk lahan di BNI itu memang masih belum jelas izinnya. Sepertinya belum, sebab belum ada data masuk.

”Untuk yang di BNI itu memang belum, kami akan coba dekati,” pungkasnya. (km59/mam)

Komentar

News Feed