Kacabdin Jawa Timur Wilayah Sumenep: Pelaksanaan PTM SMA/SMK Tunggu SE Gubernur

(FOTO: KM/IMAM MAHDI) PATUH: Pembelajaran tatap muka (PTM) terbatas wajib sesuai protokol kesehatan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP -Meski Kabupaten Sumenep menduduki level 3 pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Namun, khusus sekolah menengah pertama (SMA) dan sederajat tidak dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka (PTM). Alasannya, menunggu surat edaran resmi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim).

Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Kacabdin) Jawa Timur Wilayah Sumenep Syamsul Arifin mengatakan, meski PPKM di Sumenep masuk level 3. SMA/SMK sederajat tidak dapat melaksanakan PTM. Sebab, masih menunggu Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim.

“Pemprov Jatim diyakini memilih kehati-hatian untuk keselamatan,” katanya, Kamis (19/08/2021).

Bacaan Lainnya

Saat ini, lanjut Syamsul, semua siswa dan siswi SMA/SMK melakukan pembelajaran secara dalam jaringan (daring) atau pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dia meyakini, pjj masih dapat dilakukan secara maksimal. Sebab, siswa terlihat aktif dalam melaksanakan pembelajaran tersebut.

“Kami masih menerapkan secara daring untuk keselamatan bersama,” ujarnya.

Pelaksana tugas (Plt) Dinas Pendidikan (Disdik) Sumenep Muhamad Iksan mengatakan, selama PPKM level 3, sekolah dibawah naungan Disdik melakukan pembelajaran tatap muka. Sebab, sudah diperbolehkan oleh pemerintah pusat. Asalkan, dapat menerapkan protokol kesehatan (protkes).

“Selama ini penerapan PTM sudah cukup maksimal, meski ada beberapa sedikit siswa yang langgar protkes. Tetapi, saat ini sudah diperbaiki,” ujarnya.

Penerapan tersebut dilakukan secara 50 persen. Sementara untuk kendala, ada 10 siswa yang tidak diperbolehkan oleh kedua orang tuanya. Namun hal itu tidak menjadi masalah. Sebab, lebih banyak diizinkan daripada tidak diizinkan.

“Semua pantauan sudah kami lakukan di setiap sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Sementara itu Kasi Pendidikan Madrasah (Penma) Kantor Kemenag Sumenep Muhammad Shadiq mengutarakan, telah melaksanakan PTM di sekolah madrasah. Protkes sudah diterapkan. Termasuk semua guru sudah dilaksanakan vaksinasi.

“Kami berharap PTM wajib terapkan protkes,” pungkasnya.

Diketahui, orang tua pada wilayah PPKM level 1-3 memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti PTM terbatas atau PJJ. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ, serta tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih opsi PJJ. (imd/mam)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.