Kacabdindik Jatim: Hidari Pemaksaan Pembelian Seragam Sekolah

  • Whatsapp
(FOTO: KM/HELMI YAHYA) GENERASI BANGSA: Beberapa siswa Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 5 Bangkalan usai mengikuti kegiatan belajar.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN- Pembelian seragam sekolah di beberapa sekolah menengah atas (SMA) dan sekolah menengah kejuruan (SMK) di Bangkalan, sempat menjadi buah bibir kontroversi masyarakat beberapa hari lalu. Sebab, jika dinilai membuat siswa terpaksa, tindakan tersebut tentu tidak menjadi rekomendasi Cabang Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Jawa Timur (Jatim).

Namun, jika melihat dari sisi kemandirian sekolah, memang ada biaya penarikan yang diminta pada siswa. Sehingga, sekolah disinyalir sudah mampu mandiri, yakni mengupayakan adanya seragam yang menjadi ciri khas dari sekolah yang beda dengan sekolah lainnya.

Bacaan Lainnya

Plt Kepala Cabang Dinas Pendidikan (Cabdindik) Provinsi Jatim di Bangkalan Slamet Goestiantoko menyampaikan, perihal adanya biaya yang dibayarkan oleh siswa di sekolah, bukan untuk biaya pendidikan. Namun untuk kebutuhan seragam yang memang seyogyanya tidak bersifat wajib. “Saya pastikan, bahwa biaya pendidikan di SMA dan SMK ini gratis,” ujarnya, Selasa (14/9/2021).

Hanya saja, jika memang ada biaya yang diminta oleh sekolah, biaya tersebut digunakan untuk pembelian seragam sekolah khusus SMA. Biasanya, dikelola oleh koperasi sekolah yang memang ada di bawah naungan lembaga. Sehingga tidak dimanfaatkan untuk lainnya.

“Uang ini kan untuk membeli seragam, jadi tidak peruntukan lainnya, artinya uang yang diminta dikembalikan dengan bentuk seragam,” ucapnya.

Kata Slamet, sekolah yang sudah mampu mengelola seragamnya secara mandiri tentu bisa dikatakan bagus. Sebab, koperasi yang dikelola sudah berkembang. Sehingga mampu menginisiasi pembuatan seragam. “Justru kalau menurut saya ini bagus, asal memang sifatnya tidak memaksa,” terangnya.

Siswa bisa saja tidak berkenan dan diperbolehkan untuk membeli seragam di luar sekolah. Sedangkan untuk yang memang benar-benar tidak mampu, tentu pihak sekolah bisa mengambil kebijakan untuk membantu, melalui cicilan, atau bisa saja digratiskan. “Kalau memang tidak mampu, silahkan disampaikan, tunjukan bukti surat keterangannya, pasti dibantu,” tegasnya.

Pihaknya berharap, agar semua pihak yang memang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan agar saling mengawasi. Sehingga tidak ada kesempatan yang bisa dilakukan untuk memanfaatkan bidang pendidikan untuk mencari keuntungan. “Saya kira jika semuanya dilakukan secara proses yang baik, nanti akan muncul akhir yang baik juga,”  pungkasnya.

Reporter: Helmi Yahya

Redaktur: Totok Iswanto

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *