Kades Ancam Tolak Kambing Etawa

  • Whatsapp

Kabarmadura.id – Realisasi program kambing etawa di Bangkalan pada dasarnya mendapat penolakan dari masyarakat. Sebab, pemeliharaan kambing etawa harus berada di daerah bercuaca dingin. Sementara cuaca di Madura tergolong gersang.

Analisa dampak kelayakan tersebut, ternyata sudah dilakukan sejumlah kepala desa (kades) di Bangkalan. Bahkan mereka bersepakat, misalkan program tersebut masih terus diperjuangkan pemkab dan direalisasikan tahun depan, mereka akan menolak. Hal itu lantaran dinilai tidak ada dampak perkembangbiakan kambing kaligesing itu.

Kades Pakong Kecamatan Modung Syamsul Hadi merupakan satu di antara kades di Bangkalan yang berani unjuk suara. Syamsul mengakui, pemeliharaan kambing etawa di desanya tidak berjalan maksimal. Meski dipaksakan, hasilnya tidak sebagus kambing etawa di daerah lain. Misalnya Malang dan Pasuruan.

“Di Malang, program kambing etawa sangat prospek. Di sana kondisinya strategis, kambing bisa menyesuaikan dengan cuaca,” kata Syamsul ditemui Kabar Madura, Rabu (7/11).

Sementara di Madura, khususnya di Bangkalan, cuacanya dan kondisinya panas. Geografis Madura pada umumnya gersang penuh bebatuan. Sehingga pemeliharaan kambing etawa sulit berkembang dengan baik.

Selain itu, imbuh Syamsul, pakan ternak kambing etawa harus difermentasi. Rumput terlebih dahulu diolah.

“Tidak seperti di Bangkalan, kambing etawa dikasih makan layaknya hewan lain. Ini tidak bagus,” ucapnya.

Syamsul mengungkapkan, pihaknya sering melakukan konsultasi mengenai perawatan dan pemeliharaan kambing etawa. Konsultasi sasarannya dengan sejumlah kades di Malang. Kesimpulannya bahwa pakan ternak kambing etawa di Bangkalan tidak sebaik di Malang.

Informasinya, program kambing etawa di ujung barat Pulau Madura itu menelan anggaran sebesar Rp27.750.000. Perinciannya, diambil dari APBD senilai Rp13.750.000, dan dari alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp10.000.00.

Sayang, hingga saat ini realisasi program itu mandek ditengah jalan. Program tersebut tidak progres. Sejumlah masyarakat menyoroti anggaran miliaran itu. Bahkan tidak sedikit yang menuding bahwa program itu hanya dijadikan bancakan.

Sehingga maklum, apabila Korps Adhyaksa di Kota Dzikir dan Sholawat itu tengah menyidik beberapa saksi untuk menguatkan beberapa oknum pejabat yang bakal ditetapkan tersangka. Saksi yang mulai disidik adalah para kades.

Sebab di balik rencana pelaksanaan program ini, ada eksekutor yang dinilai lalai melakukan anilisis dampak jangka panjangnya. Akibatnya uang negara lenyap dan program tidak terlaksana. (rus/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *