Kades Karang Anyar Diduga Tilap BSB

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FATHOR RAHMAN) SEPAKATI PEMOTONGAN: Kesepakatan pemotongan diduga tidak diketahui semua penerima bantuan sosial beras

KABARMADURA.ID, SAMPANG, TAMBELANGAN – Kasus pemotongan bantuan sosial beras (BSB) di Desa Karang Anyar, Kecamatan Tambelangan sepertinya akan berbuntut panjang. Diduga kepala desa setempat menggelapkan beras bantuan terhadap masyarakat.

Pasalnya, beras yang semestinya diserahkan sebanyak 45 kilogram kepada keluarga penerima manfaat (KPM) diberikan tidak utuh. Terbukti, setiap KPM hanya menerima 15 kilogram. Dengan alasan beras dilakukan pemerataan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai KPM.

Bacaan Lainnya

Namun, terungkap pemerataan yang menjadi alasan kepala desa dibantah oleh warganya sendiri. Diduga beras diselewengkan oleh kepala desa. Sebab masih banyak warga miskin tidak menerima pemerataan.

Salah satu warga Desa Karang Anyar yang menolak namanya disebut mengungkapkan, jika pemerataan bantuan sosial beras (BSB) tidak ada. Sebab masih banyak keluarga miskin belum terima bantuan beras.

“Tidak ada pemerataan beras. Masih banyak warga miskin yang tidak menerima bantuan. Silahkan dikroscek. Hanya sebagian saja yang menerima,” katanya.

Diungkapkan, jika pemerataan merupakan alasan. Sebab selama ini pemerataan tidak dilakukan. Setiap dusun banyak warga miskin yang belum menerima bantuan.

Ditegaskan, jika tidak ada keterlibatan penerima soal kesepakatan pemerataan. Bahkan warga mengetahui beras tidak disalurkan secara utuh setelah kasus terungkap. Selama ini penerima bantuan program keluarga harapan (PKH) hanya menerima sebanyak 15 kilogram.

Diungkapkan, jika banyak warga yang menyayangkan pemotongan jumlah beras bantuan. Sebab pemotongan lebih dari separuh. Warga yang semestinya menerima 40 kilogram hanya diberi 15 kilogram.

“Beras diselewengkan oleh kepala desa. Sebab beras bantuan yang dipotong tidak jelas peruntukannya. Semestinya jika pemerataan dilakukan maka semua warga miskin bisa menerimanya,” ucapnya.

Tidak hanya itu, warga yang lain menyebutkan, ada beberapa KPM disinyalir malah tidak menerima bantuan sosial beras. Padahal namanya tercatat sebagai penerima.  Sayangnya, PKH setempat melakukan pembiaran.

“Pendamping PKH setempat terlibat. Sebab tugasnya adalah pengawasan. Selain itu, dalam realisasi bantuan semestinya pendamping sudah menegur,” ucap salah satu warga yang menolak namanya disebut.

Kepala Desa Karang Anyar, Syafi menghindar saat dikonfirmasi. Beberapa kali dihubungi melalui nomor ponselnya tidak ada tanggapan. Sebelumnya, terekam jika pihaknya mengakui adanya pengurangan bantuan dengan alasan pemerataan. “Masih pancet 15 kilogram. Sudah kesepakatan semua,” katanya.

Dia mengungkapkan, jika pengurangan beras juga diketahui oleh pendamping PKH setempat. Namun tindakan itu dilakukan dengan alasan beras akan dibagi rata kepada warga miskin yang tidak menerima bantuan.

Camat Tambelangan, Kiatno sebelumnya disebut- sebut terlibat oleh pendamping PKH setempat. Namun pihaknya membantah dugaan keterlibatannya dalam kasus itu. Bahkan menurutnya, pemotongan tidak ada pemberitahuan kepada pihak kecamatan.

“Saya tidak terlibat dalam pemotongan. Saya hanya memantau distribusi ke tingkat desa. Soal penyerahan bantuan ke KPM itu kewenangan pemerintah desa,” katanya.

Pihaknya menegaskan jika pemotongan itu tidak dibenarkan. Sebab beras hanya untuk KPM. “Tidak ada surat dan pemberitahuan apapun kepada kami. Seandainya saat tahu saat penyaluran pasti tidak saya perbolehkan,” imbuhnya.

Informasi yang dihimpun Kabar Madura, diduga pemotongan beras terjadi di Desa Karang Anyar. Termasuk sejumlah desa lain di Kecamatan Tambelangan. Jatah bantuan beras program BSB untuk KPM merupakan akumulasi tiga bulan, yakni bulan agustus, september, dan oktober 2020. Beras semestinya diberikan sebanyak 45 kilogram setiap KPM, namun direalisasikan sebanyak 15 kilogram. (man/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *