Kadin Desak Pemkab Proaktif Jembatani Garam Rakyat

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SYARIF) SERAPAN: Serapan garam 3 tahun terakhir tidak mencapai seratus persen dari hasil panen petambak garam.

KABARMADURA.ID, PAMEKASAN– Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Pamekasan, meminta Pemerintah untuk menjembatani kepentingan petambak dan petani garam dengan memfasilitasi penggunaan teknologi terkini agar menghasilkan garam berkualitas.

Permintaan tersebut, ungkap Ketua Kadin Pamekasan, Harisandi Savari, karena selama ini kualitas hasil produksi garam selalu menjadi alasan tidak segera dilakukannya penyerapan garam oleh perusahaan. Baik itu perusahaan BUMN maupun swasta.

Bacaan Lainnya

“Pasar garam masih membuka diri. Tetapi yang sering dijadikan alasan saat masa panen, kualitas. Ini harus dijembatani solusinya. Toh gudang pembelian selama ini selalu menjalankan sistem buka tutup, tapi yang dituding adalah kualitas,” ungkap Harisandi Savari.

Ketua Kadin Pamekasan kemudian menguraikan, berdasar data yang dihimpun olehnya, produksi garam pada 2019 dari 19 desa yang tersebar di 3 kecamatan sebanyak 152.450 ton, yang terserap hanya 126.137 ton. Ada 26.313 garam petani yang belum laku.

Sementara di tahun sebelumnya, yakni 2018 ada 1.535 garam yang belum terserap. Total pada 2018 dan 2019 garam petani yang tidak terserap 27.848 ton.

“Tiap tahun, ada garam petani yang tidak terserap. Pada 2020, dari target produksi 40 ribu sampai 45 ribu ton, yang terserap hanya 24 ribu ton dan yang tidak terserap mencapai 14 ribu ton,” papar, Kamis (24/6/2021)  Alumni Universitas Brawijaya (UB) Malang.

Owner Charis Jaya Group (CJG) itu menilai,  pada tahun tahun sebelumnya, adanya garam impor sangat berpengaruh kepada serapan garam rakyat yang dihasilkan oleh petambak garam di seluruh Indonesia, apalagi kepada 19 desa yang ada di 3 kecamatan di Pamekasan yang notabene masyarakatnya bergantung kepada garam, tidak cukup itu, Garam impor juga stabilitas harga di pasaran.

“Saat ini, ada kebijakan bagus dari pemerintah bahwa impor garam akan ditekan. Pemerintah daerah harus menyambut itu. Selain pembinaaan pada petambak dengan teknologi baru, pemerintah juga harus mampu meyakinkan perusahaan bahwa kualitas NaCl garam rakyat sangat bagus,” tukasnya.

Dijabarkannya, persoalan garam harus bisa diurai secara tuntas untuk bisa menjamin kesejahteraan petambak garam di Pamekasan, karenanya harus ada langkah proaktif dari pemkab untuk bisa menjamin petambak garam pada musim kemarau 2021.

“Ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa dikesampingkan. Solusinya bagaimana pemerintah bisa meyakinkan perusahaan untuk bisa membeli garam rakyat. Pemerintah melalui dinas terkait harus hadir dan memberikan penjelasan bahwa garam yang diproduksi menggunakan teknologi, seperti geomembran hasilnya jauh lebih bagus,” pungkasnya. (rul/bri)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *