KABARMADURA.ID | SUMENEP- Rekomendasi Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Sumenep Hairul Anwar, terkait isu bahwa banyak negara yang dibayang-bayangi resesi global. Bahkan, kondisi perekonomian akan gelap pada 2023. Sehingga dia ingin anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep tidak melulu digunakan untuk proyek konstruksi.
Menurut Hairul, Pemkab Sumenep diminta untuk mengukur langkah-langkah mitigasi resesi global tersebut, misalnya mulai mengkalkulasi kebutuhan pangan untuk masyarakat.
Apalagi letak geografis yang cukup unik, Sumenep diprediksi menjadi daerah yang paling sulit mengatasi persoalan-persoalan tersebut jika tidak segera pasang badan. Puluhan bahkan ratusan kepulauan yang ditempati ribuan masyarakat Sumenep.
“Ini harus sudah dipikirkan mulai hari ini, anggaran yang bersumber dari dana daerah sendiri juga harus difokuskan untuk mengantisipasi itu,” kata pria yang juga menjabat sebagai ketua PSSI Sumenep itu, Rabu (12/10/2022).
Sebagai bentuk antisipasi hadapi inflasi pangan, harus mulai kerja sama dengan pihak-pihak tertentu untuk melakukan penyetokan barang, terutama yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari, seperti sembako dan lain sebagainya.
Artinya, ketika barang atau kebutuhan-kebutuhan terpenuhi, kehidupan dan perekonomian masyarakat Sumenep tetap stabil, sesuai dengan harapan bersama. Sebab penyetokan itu bukan untuk persoalan keuntungan, tetapi jaminan kebutuhan terpenuhi.
“Jangan sampai barang ada uang tidak cukup membelinya, atau malah sebaliknya uang ada tetapi barang tidak ada, penyimpanan itu tetap, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Kabupaten (Setkab) Sumenep Ernawan mengatakan, persoalan inflasi memang harus benar-benar diperhatikan secara matang.
“Kami sejauh ini tetap berkoordinasi untuk terus mencari solusi terhadap persoalan-persoalan perekonomian di Sumenep,” paparnya.
Sebelumnya, Bupati Sumenep Achmad Fauzi terus mewanti-wanti terhadap kondisi iklim yang terkesan kurang stabil. Sebab bakal berdampak pada stabilitas inflasi di Kota Keris ini.
Berdasarkan website Badan Pusat Statistik (BPS) Sumenep, Sumenep menjadi daerah di Jawa Timur (Jatim) dengan tingkat inflasi tertinggi, terhitung per Juli 2022. Inflasi sampai sebesar 1,04 persen dengan indeks harga konsumen (IHK) sebesar 113,34.
Salah satu sebab inflasi tersebut terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian indeks kelompok pengeluaran. Kelompok pengeluaran yang memberikan andil terbesar terhadap inflasi bulanan.
“Saya meminta untuk segera mengukur dan mereka-reka di bagian mana yang akan mengalami kekurangan nanti, sebab Sumenep ini menjadi acuan Pemprov Jatim,” kata Fauzi.
Letak geografis Sumenep yang terdiri dari seratus lebih pulau dan 50 di antaranya berpenghuni. Sehingga hal itu menjadi salah satu pemicu melonjaknya harga-harga. Termasuk yang menjadi faktor selain ombak yang tinggi, juga transportasinya.
Sehingga sebagai salah satu upaya untuk mengatasi persoalan itu dia meminta agar mengukur kekuatan termasuk sektor pertanian dan perikanan. Sehingga ketika diketahui titik lemahnya, bisa diambil tindakan.
“Ketika sudah tahu maka nanti kami persiapkan, itu yang menjadi kekurangan kita,” imbuhnya.
SARAN KADIN SUMENEP
Pemkab jangan gunakan anggaran untuk proyek konstruksi melulu
Harus mulai mengkalkulasi kebutuhan pangan
Mulai kerja sama dengan pihak tertentu untuk penyetokan bahan pokok
Sumenep diprediksi akan sulit mengatasi masalah pangan
Kondisi geografis Sumenep memiliki kesulitan khusus
TINGKAT INFLASI SUMENEP MENURUT BPS
Inflasi tertinggi di Jatim, 1,04 persen dengan IHK 113,34 (per Juli 2022)
Sebab inflasi karena kenaikan harga yang ditunjukkan naiknya sebagian IKP
LANGKAH PEMKAB SUMENEP
Mengukur kekuatan sektor pertanian dan perikanan
Mengurai titik lemah, kemudian ambil tindakan.
Sumber: Kadin, BPS, Bagian Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep
Reporter: Moh Razin
Redaktur: Wawan A. Husna
