Kadinsos Pamekasan: KPM BPNT Jangan Mau  Diintimidasi

(KM/ALI WAFA) CAIR TUNAI: Seorang KPM mengambil BPNT yang dicairkan secara tunai Rp600 ribu di Kantor Pos Pamekasan, Senin (7/3/2022).

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN – Batas waktu penyaluran bantuan pangan nontunai (BPNT) diperpanjang lagi hingga 7 Maret 2022. Sebelumnya batas waktu penyaluran dibatasi hingga 5 Maret 2022. Sementara jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) terus bertambah. Total jumlah KPM yang harus menerima bantuan sosial (bansos) yaitu 112.090 jiwa.

Namun hingga hari terakhir penyaluran, Kantor Pos Pamekasan hanya mampu menyalurkan bantuan kepada 108.551 KPM. Itu artinya, sebanyak 3.539 KPM belum menerima bantuan uang tunai. Kepala Kantor Pos Pamekasan Boby Ade Saputra mengatakan, hingga saat ini pihaknya masih terus menyalurkan BPNT.

“Kami berharap ada tambahan waktu lagi. Karena kami kewalahan. Tenaga kami terbatas, sementara jumlah KPM terus bertambah,” ucap pria asal Palembang itu, Senin (7/3/2022).

Bacaan Lainnya

Pria 29 tahun itu merinci, jumlah KPM terus bertambah hingga enam tahap. Tahap pertama, 49.235 KPM. Tahap kedua, 48.694 KPM. Tahap ketiga, 3.330 KPM. Tahap keempat, 10.645 KPM. Tahap kelima, 159 KPM. Tahap keenam, 27 KPM. Total uang yang diterima Kantor Pos Pamekasan dari Kemensos  yaitu sekitar Rp67,2 miliar.

“Saat kami mengantarkan ke alamat KPM, ada yang ternyata sudah meninggal. Ada yang tidak ada karena ke luar kota. Kalau yang meninggal, maka uang kembali ke kas negara,” ucap bapak satu anak itu.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Pamekasan Mochammad Tarsun mengimbau agar KPM tidak mau jika diarahkan untuk berbelanja di e-warung tertentu. Sebab dalam petunjuk teknisnya (juknis), KPM dibebaskan berbelanja sembako di toko mana pun. Jika ada pemotongan atau pemaksaan KPM berbelanja di suatu toko, dia meminta agar itu dilaporkan.

“Kalau ada pihak-pihak yang memaksa atau mengintimidasi, jangan mau. Itu tidak benar. Laporkan itu ke APH (aparat penegak hukum, red),” ucap pria yang akrab dipanggil Tarsun itu, Senin (7/3/2022).

Menurutnya, pemilik e-warung tidak berhak memaksa KPM berbelanja sembako di tokonya. E-Warung yang kadung menyediakan stok sembako untuk menyuplai kebutuhan BPNT, namun ternyata BPNT dicairkan tunai dan KPM tidak harus belanja di e-warung, maka hal itu menurut Tarsun adalah risiko bisnis.

“Ya itu risiko sendiri. Makanya, bagi yang punya warung atau toko sembako, silakan bersaing bebas. Bersaing secara kompetitif. Jika kualitas bagus, harga terjangkau, sudah pasti dibeli oleh KPM. Tidak perlu mengintimidasi,” tutup Tarsun.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.