Kandas, 1.215 KPM PKH Dinyatakan Non Eligible

  • Whatsapp
KANDAS: Seribu lebih KPM PKH di Sampang yang pencairan tersendat sejak 2017 silam dipastikan tidak akan menerima bantuan, sebab hasil verifikasi sudah non eligible.

Kabarmadura.id/Sampang-Bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) yang tersendat sejak tahun 2017 lalu, dipatikan tidak semuanya bisa dicairkan. Hal itu disebabkan lantaran ada sebanyak 1.215 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH yang dinyatakan sudah tidak memenuhi syarat (non eligible).

Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Sampang Nanang Muldiwanto mengatakan, selama tiga terakhir, tercatat ada 2.603 KPM PKH yang bantuannya tersendat. Namun, berdasarkan  verifikasi lapangan yang dilakukan beberapa waktu lalu, tercatat sebanyak 1.215 KPM yang dinyatakan non eligible.

itu diketahui setelah dilakukan Pihaknya menjelaskan, jumlah KPM PKH di kota Bahari yang bantuannya tersendat sejak tiga tahun terakhir tercatat sebanyak  penerima, semua data penerima itu sudah dipisahkan berdasarkan statusnya.

Nanang memaparkan, saat ini pihaknya sudah memisahkan data KPM PKH yang statusnya non eligible dengan yang eligible. Tercatat, ada  sebanyak 1.192  KPM PKH yang masih berhak menerima bantuan sosial tersebut.

“Awalnya non eligible sebanyak 1.411 KPM PKH, namun setelah diverifikasi ulang ada sebanyak 196 penerima yang eligible, sedangkan 1.215 KPM ini sudah non eligible,” terangnya, Rabu (11/9).

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, KPM PKH yang non eligible tersebut, mayoritas sudah tidak memiliki komponen sebagai penerima bansos kerakyatan itu, sebagian ada yang sudah meninggal dunia, sehingga secara otomatis dihapus sebagai penerima.

Nanang (sapaan akrabnya) mengungkapkan, proses pencairan bantuan kepada sebanyak 1.192 penerima yang eligible itu, saat ini sedang berlangsung. Sementara, bansos untuk 196 KPM eligible hasil verifikasi ulang dari 1.411 penerima non eligible, belum bisa disalurkan. Pihaknya berdalih masih menunggu petunjuk lebih lanjut dari Kemensos RI, selaku pemberi bantuan.

“Hasil verifikasi penerima bantuan ini, untuk yang non eligible sudah kami sampaikan kepada Kemensos RI pada tanggal 9 September  kemarin, dan sudah menyertakan surat pernyatan dari Dinsos dan korkab,” bebernya.

Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Sampang Tony Moerdiyanto menegaskan, sasaran bantuan PKH adalah masyarakat yang tidak mampu.

Untuk itu, pihaknya berjanji akan terus berjuang, agar para KPM ini bisa mendapatkan haknya, kecuali yang sudah betul-betul tidak memenuhi kriteria dan komponen sebagai penerima bansos PKH tersebut.

“Yang jelas kami akan terus memperjuangkan hak para KPM yang bantuannya tersendat untuk dicairkan secara maksimal, dengan catatan para KPM masih layak dan memenuhi semua persyaratan,” tandas Tony. (sub/pin).

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *