oleh

Kapan Orang-orang Klayaban itu Pulang?

Peresensi        : Much. Taufiqillah Al Mufti

Di hati mereka yang terdalam, Indonesia masih ada. Mereka pergi ke negeri asing untuk tujuan kembali ke tanah air, membaktikan diri sepenuh hati. Namun setelah G30S dan terjadi perubahan politik dalam negeri yang drastis membuat mereka tak bisa pulang, memeluk tanah airnya. Mereka terpaksa melarikan diri, mencari suaka politik, bahkan dengan berat hati mengganti kewarganegaraannya demi keselamatan. Gus Dur menyebut mereka sebagai “orang-orang klayaban”.

Saat KH. Abdurrahman Wahid alias Gus Dur menjadi presiden, ia berusaha memulangkan mereka ke Indonesia. Menjamin keselamatan mereka sampai di tanah kelahiran. Gus Dur sudah berkeinginan membuat mereka bisa pulang ke Indonesia sejak sebelum jadi presiden, di mana Gus Dur sudah berdialog dengan mereka. Hanya, sebelum usaha Gus Dur itu berhasil, petinggi militer dan politisi sakit hati menendangnya dari kursi presiden. Setelah itu tak ada kepala negara pelanjut Gus Dur yang meneruskan.

Seorang cerpenis, Martin Aleida, mengunjungi orang-orang klayaban itu yang tersebar di Eropa. Di usianya yang tak lagi muda, 73 tahun, ia menyusuri negeri pelarian mereka dengan kaki terseok-seok. Martin ingin mewawancarai mereka, bukan untuk ia jadikan bahan cerpen, namun mendokumentasikannya. Dari wawancara tersebut lahirlah buku Tanah Air yang Hilang. Buku yang berisi catatan perjalanan dan percakapan dengan orang-orang klayaban yang ia sebut “eksil”. Getir, marah, lega, duka, tenang, dan pasrah bercampur-baur di dalam buku itu. Walau ada kesan sastra di dalamnya, Martin memaklumi dirinya yang juga merupakan cerpenis bila ada yang menggugat mengenai keobjektifan tulisan. Bagi Martin, sebuah kisah akan jauh lebih menarik kalau ditulis berdasarkan pada ingatan dan bukan pada pita rekaman, yang harus diputar-putar ulang, membuat suasana percakapan kehilangan jiwa (hal. 74).

Dalam wawancaranya, ada tiga hal yang selalu Martin tanyakan pada eksil. Pertama, bagaimana mereka bisa keluar negeri. Kedua, apa yang terjadi di sana setelah terjadi G30S. Ketiga, bagaimana mereka menentukan sikap, menanggung risiko, dan menyelamatkan diri.

Niat awal para eksil meninggalkan Indonesia untuk membaktikan diri kepada tanah air. Pemerintah dan lembaga yang mengirim mereka ke luar negeri dengan tujuan belajar atau menjadi delegasi. Tak terlintas dalam pikiran mereka akan terjadi kegaduhan politik yang berujung penurunan Sukarno. Mereka juga tak menduga tersangkut dalam kegaduhan tersebut, karena mereka hanya orang biasa. Bukan elit. Hanya, sulit menyangkal mereka tak terkait kegaduhan, karena umumnya mereka pergi ke negara sosialis. Karena di negeri asal, terjadi penangkapan, pembuangan, dan pembantaian orang komunis.

Mula-mula terjadi percekcokan antar pelajar di sana, sebagaimana di tanah air terjadi clash antara mahasiswa pro-Sukarno dan pro-militer yang terwakili oleh KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia). Militer melalui kaki tangannya di kedutaan melakukan screening kepada pelajar, delegasi, dan pekerja migran. Militer memberikan pilihan kepada mereka, antara mendukung Sukarno atau pemerintah. Bagi orang yang memilih pemerintah nasibnya akan selamat, sementara bagi yang memilih Sukarno nasibnya akan terkatung-katung. Negara lepas tanggung jawab atas nasib mereka ke depannya. Mereka pun menjadi anak tiri tumpah darahnya. Sebagian dari mereka memilih menetap, karena pulang bukan pilihan yang tepat. Sebagian yang lain memilih pergi ke negara lain, karena percekcokan sesama delegasi semakin membuat keadaannya tidak nyaman.

Malangnya, mereka yang tak bisa pulang terpaksa mengganti status kewarganegaraannya. Mereka sudah bertahun-tahun menetap dan kesempatan untuk pulang tak segera datang, maka pilihan tersebut terpaksa sekali mereka ambil. Hati mereka masih terpaut pada Indonesia. Alih-alih masih ada keinginan kembali dan mati di tanah air, mereka malah enggan pulang ketika Martin menanyai mereka. Banyak alasan yang mereka utarakan, terutama faktor usia mereka yang sudah senja. Mereka sudah berkeluarga dan menikah dengan warga setempat. Negeri yang semula asing bagi mereka menjadi akrab sesudahnya.

Tak semua eksil yang menikah dengan warga setempat berujung bahagia. Ada yang menerima nestapa, karena sering bersilang pendapat dan bertengkar. Ada yang baik-baik saja, tetapi ia tidak pernah bisa mengajarkan bahasa Indonesia kepada istri, bahkan anaknya. Selain itu, ada pula yang memutuskan tidak menikah hingga jompo, karena alasan ekonomi atau keamanan. Sebab, ada seorang eksil yang selalu merasa ada yang memata-matai. Karena pernah ada kejadian, pacarnya mengaku sendiri mendapat tugas mematai-matainya. Kenangan pahit itu masih hangat sampai sekarang. Suatu keadaan yang rumit, setengah dongeng, namun nyata dan mereka menerima dengan tabah.

Saat awal-awal mencari suaka, para eksil kesulitan mencari kerja. Bagaimana tidak? Ijazah yang mereka dapatkan tak berlaku di negeri pelarian. Paham atau ideologi negara tempat ia studi berbeda, bahkan berseberangan, dengan negara tempat ia bernaung. Banyak eksil yang sarjana harus melakukan kerja kasar, ada yang menjadi tukang las, pelayan restoran, dan ada pula yang menjadi sopir taksi seumur hidupnya. Terutama  bagi mereka sebelum 1965 sudah berada di Tiongkok. Di sana terjadi revolusi kebudayaan, semuanya wajib turun ke desa, hidup bersama masyarakat, dan bertani. Malah ada seorang eksil dari Bali, semula ia belajar di Kuba, pasca-G30S ia pergi ke Tiongkok bersama kawan-kawanya, kemudian ia terdampar di Vietnam dan terjebak dalam situasi peperangan.

Di bagian akhir Tanah Air yang Hilang, Martin mewawancarai eksil yang masih memegang teguh sikap kritis meski telah menua. Ada seorang eksil bernama M. Djumaini Kartaprawira, ia dulu seorang mahasiswa Rusia yang menempuh studi hingga doktoral. Di sana ia sudah berkeluarga dengan wanita Rusia dan memiliki anak. Tahun 1990-an, saat hidupnya sudah mapan sebagai peneliti forensik, ia memilih hijrah ke Belanda. Ia berpisah dari istrinya, karena suatu tujuan: kembali ke pangkuan tanah air. Menurutnya, Belanda lebih memiliki kedekatan dengan Indonesia.

Sebelum Gus Dur jadi presiden, ia pernah menemuinya di Den Haag, Belanda. Mereka berdua bercakap-cakap mengenai kelanjutan nasib eksil. Ia menceritakan dan menumpahkan perasaannya kepada Gus Dur. Malah Gus Dur menimpali ceritanya dengan menuturkan seorang anak Ansor yang studi kedokteran di Rusia dicabut paspornya (hal. 299). Saat itu juga Gus Dur berjanji, jika nanti jadi presiden akan memulangkan orang-orang yang paspornya dicabut. Ketika menjadi presiden, Gus Dur membuktikan janjinya dengan mengirim wakil untuk beridialog dengan para eksil. Djumaini sendiri yang mengatur pertemuan itu, para eksil dari Jerman dan Prancis turut menghadiri pertemuan.

Di bagian berikutnya, Martin mewawancarai Francisca C. Pattipilohy. Seorang eksil yang terbilang senior, karena umurnya yang sudah berkepala sembilan. Cisca yang sekarang tinggal di Belanda mengeluhkan kawan-kawannya yang cepat merasa puas. Mereka nyaman dan terlena dengan uang pensiun yang rutin pemerintah kirimkan. Mereka mengalir begitu saja. Tak mengembangkan keahlian. Sikap kritis mereka saat awal-awal jadi pelarian sudah tumpul. Bukankah dulu negara mencampakkan mereka karena pilihan politik?

Selain faktor usia dan jaminan hidup di negeri orang, kemungkinan para eksil untuk pulang semakin menipis karena fisik mereka sudah menyesuaikan dengan iklim di sana. Walau situasi politik Indonesia saat ini tak mencekam seperti 1965 silam, namun iklim di Indonesia sekaranglah yang menjadi ancaman fisik mereka. Bukan lagi aparat keamanan. Bagi eksil yang pernah ke tanah airnya akan terserang penyakit, seperti diare. Lantas, mereka memutuskan “pulang” lagi ke negeri pelarian.

Semarang, 29 September 2020

Judul              : Tanah Air yang Hilang
Penulis            : Martin Aleida
Penerbit          : Penerbit Buku Kompas
Cetakan          : I, 2017
Tebal              : 344 Halaman

 

 

Komentar

News Feed