Karpet Merah MK untuk Para Menteri


Karpet Merah MK untuk Para Menteri

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperbolehkan menteri untuk menjadi capres atau cawapres tanpa meninggalkan jabatannya menuai sorotan. Bagaimana tidak, institusi peradilan yang dipimpin oleh Anwar Usman tersebut seolah memberikan karpet merah untuk mengikuti kontestasi politik tanpa harus mengundurkan diri. Padahal, ketika jadi menteri, sangat potensial jabatannya digunakan untuk berkampanye. 

MK menghapus frasa "pejabat negara" dalam Pasal 170 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Hal itu dilakukan setelah permohonan uji materi dari Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda). Pejabat negara sering ditafsirkan sebagai menteri karena untuk jabatan lain disebutkan secara gamblang dalam pasal tersebut. Yang menjadi pertimbangan MK yaitu setiap orang dijamin oleh konstitusi untuk mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden.

Bukan tidak mungkin, beragam mudarat akan muncul setelah dikeluarkannya putusan tersebut. Segala kemungkinan buruk bisa saja terjadi di tengah kontestasi politik 2024. Sebab, setiap menteri berkesempatan untuk menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye. 

Alih-alih menyalurkan program untuk rakyat, justru yang terjadi adalah untuk kepentingan menaikkan elektabilitas pribadi sebagai capres/cawapres. Secara tidak langsung terjadi penyalahgunaan wewenang. Sebagian rakyat mengurus sang menteri sebagai sosok yang peduli, padahal tujuannya meningkatkan popularitas. Sementara dana yang digunakan berasal dari APBN, tentu saja ini semakin miris. Lagi-lagi rakyat menjadi korbannya.

Seperti yang dilansir koran TEMPO (Rabu, 2/11/2022), bahwa peneliti senior dari Network for Democracy and Electoral Integrity, Haidar Nafis Gumay, mengutarakan, menteri yang menjadi capres bisa memanfaatkan fasilitas negara dan memobilisasi pegawai yang dipimpinnya dari tingkat pusat hingga daerah untuk kepentingan politiknya.

Padahal, di pemerintahan Presiden Jokowi saat ini, beberapa menteri digadang-gadang  mencalonkan diri sebagai presiden/wakil presiden. Mereka di antaranya Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (Ketua Umum Partai Gerindra), Menteri Koordinator Perekenomian Airlangga Hartanto (Ketua Umum Partai Golkar), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir. Nama-nama tersebut kerap kali muncul dalam survei elektabilitas kandidat capres/cawapres beberapa lembaga survei politik.

Rasa-rasanya putusan MK tersebut perlu kembali ditinjau ulang. Karena para menteri yang masuk bursa capres/cawapres tersebut sangat potensial memanfaatkan dana negara untuk menaikkan popularitas diri lewat program/agenda yang dijalankan. Apalagi aturan mengenai cuti dari KPU RI masih belum diatur secara jelas dan rinci. Tentu saja ini membuat jalannya kampanye terselubung kian terbuka lebar, dan rakyat kembali dirugikan. Putusan MK tersebut saya kira justru berpihak pada elit politik dan kekuasaan. 

Besar harapan saya, aturan MK itu ditinjau ulang. Sebab, selain akan mengganggu kinerja pemerintahan jika menteri itu cuti, pelayanan untuk masyarakat juga tidak akan optimal. Dan alangkah lebih bijak lagi, menteri yang berhasrat jadi capres/cawapres dari sekarang siap-siap mengundurkan diri. 

*) Mahasiswa Prodi Magister Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya/Penulis buku 'Empat Titik Lima Dimensi'.