Karyawan Budiono Diupah Rp20 Ribu, Disnakertrans Pamekasan Siap Memediasi

  • Whatsapp
(FOTO: KM/KHOYRUL UMAM SAYRIF) GERAM: Anggota DPRD Pamekasan Ali Maskur meminta pemkab untuk bertindak cepat dalam mengatasi ketimpangan upah pekerja.

KABARMADURA.ID, Pamekasan -Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pamekasan Ali Maskur tampak mengelus dada. Itu setelah dirinya mendapat keluhan dari karyawan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang garam, Budiono.

PT Budiono diketahui membayar karyawannya Rp20 ribu/hari. Ali Maskur menilainya masih belum layak.

Bacaan Lainnya

Sementara itu, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Pamekasan mengaku tidak menerima satupun keluhan dari karyawan yang dimaksud. Tetapi pada dasarnya, dinas tersebut siap memediasi antarpihak karyawan dan perusahaan, kendatipun tidak bisa intervensi terhadap kebijakan internal perusahaan.

Ali Maskur menegaskan, mengenai adanya keluhan dari beberapa karyawan perusahaan Budiono, itu sama sekali tidak berperikemanusiaan. Sebab, sangat jauh di bawah upah minimum kerja (UMK) Rp1,9 juta di Kabupaten Pamekasan.

“Sungguh sangat miris mendengar cerita karyawan salah satu perusahaan yang ada di Pamekasan,” ungkapnya, Senin (19/20/2020).

Ali menginginkan ada upaya pemanggilan dari Pemkab Pamekasan kepada perusahaan yang terbilang nakal, sehingga keterjaminan para pekerja yang ada bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan aturan yang ada.

“Kami meminta agar pengusaha-pengusaha nakal bisa dipanggil, untuk memastikan kewajibannya kepada karyawan bisa terbayarkan dengan layak,” ulasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Disnakertrans Pamekasan Supriyanto mengaku masih belum mendapatkan keluhan laporan secara resmi dari pihak manapun. Itu mengenai pembayaran gaji dari setiap perusahaan, sehingga untuk perihal yang terjadi kepada karyawan Budiono yang hanya dibayar Rp20 ribu/hari, belum bisa mengintervensi perusahaan tersebut. Pasalnya, dari setiap perusahaan mempunyai aturan tesendiri yang menjadi kesepakatan.

“Selama mereka para pekerja tidak melapor secara resmi, bagaimana kami mau menindaklanjuti, berarti kan dianggap tidak ada masalah.  Misalkan ada perusahaan digaji di bawah UMK, selama itu menjadi kesepakatan antara pekerja dan perusahaannya, kan tidak jadi masalah,” tuturnya.

Ia juga menegaskan, jika sudah ada kesepakan antarpekerja dan pihak perusahaan dalam pemberian gaji, kendatipun tidak sesuai dengan UMK, ia  tidak bisa mengintervensi. Tetapi pada dasarnya ia siap memediasi siapapun jika ada laporan secara resmi kepada instansinya.

“Harus ada laporan secara resmi. Baru nanti kita mediasi. Kita minta perjanjiannya seperti apa dengan perusahaan, misalkan tanpa laporan kita panggil perusahaannya dan dijawab oleh perusahaan sudah ada kesepakatan dengan pekerja sudah digaji sekian, kan nggak bisa begitu,” pungkasnya. (rul/nam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *