oleh

Kasus Ambruknya Sekolah, Dua Mantan Pejabat Disdik Sampang Diperiksa

Kabarmadura.id/Sampang-Dua mantan pejabat Dinas Pendidikan (Disdik) Sampang dimintai keterangan terkait ambruknya bangunan di SDN II Samaran, Kecamatan Tambelangan, Sampang. Kasus yang ditagani Kepolisian Resor (Polres) Sampang tersebut, sebelumnya sudah menetapkan dua orang tersangka, mereka berasal dari pelaksana dan pengawas proyek.

Saat ini, kasus dugaan tindak pidana korupsi itu berlanjut dengan mendalami keterlibatan pihak pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan pejabat pembuat komitmen (PPK). Bahkan, saat ini keduanya sudah menyandang status saksi, termasuk mantan Kepala Disdik Sampang Jupri Riyadi yang sudah berstatus terpidana di kasus lain.

Kapolres Sampang AKBP Didit Bambang Wibowo Saputro yang dikonfirmasi melalui Kasat Reskrim Polres Sampang AKP Riki Donaire mengatakan, bahwa setelah menetapkan pihak pelaksana dan konsultan pengawas kegiatan sebagai tersangka, penanganannya terus dikembangkan.

Kedua tersangka tersebut, yakni DCF (inisial) selaku pelaksana proyek dan HL sebagai konsultan pengawas. Keduanya diancam pasal 2 sub pasal 3 sub pasal 7 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam Undang-Undang  Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman minimal 6 tahun penjara dan maksimal 20 tahun penjara.

“Kasus ambruknya SDN Samaran 2 ini tidak berhenti, pengembangannya terus berlanjut, yang terbaru, mantan kepala Disdik Sampang dan PPTK juga dimintai keterangan sebagai saksi, meskipun mereka saat ini sedang tersandung kasus hukum yang lain, dan PPKnya juga masih berstatus saksi, yang jelas kasus ini terus berlanjut,” ucap AKP Riki Donaire kepada awak media.

Terkait kemungkinan adanya tersangka baru dalam kasus itu, pihaknya menyebut tidak menutup kemungkinan bertambah. Tetapi masih perlu kelengkapan berkas dan unsur pemeriksaan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, untuk dua saksi baru yang dimintai keterangan oleh penyidik itu, yakni dimintai keterangan seputar keterlibatannya dan mendalami terkait aliran dana pembangunan sekolah yang hanya berumur 12 bulan itu.

“Prinsipnya, petugas terus mengembangkan kasus ini, mulai dari pelaksana proyek, dan pihak-pihak terkait lainnya, tak terkecuali terkait soal aliran dana yang digunakan untuk pembangunan gedung kelas yang ambruk ini,” ungkapnya.

Mengenai kronologis kasus ambruknya bangunan SDN II Samaran itu, pada tahun 2017 lalu, sekolah mendapat anggaran rehabilitasi ruang kelas IV, V, dan VI dengan alokasi dana Rp149,9 juta. Dana itu bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU)  Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sampang.

Sementara pelaksana proyeknya, yakni CV. Hikmah Jaya dengan masa pengerjaan selama 100 hari kerja. Sayangnya, gedung sekolah yang baru direhab itu, mengalami perubahan dan hingga akhirnya ambruk pada awal tahun 2020.

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tenaga ahli ditemukan beberapa pekerjaan yang terpasang tidak sesuai dengan RAB dan gambar teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak pekerjaan. Akibat ambruknya gedung kelas itu, negara mengalami kerugian sekitar Rp133 juta dan saat ini kasus itu terus dikembangkan. (sub/waw)

 

Komentar

News Feed