Kasus Dianggap Mudah, Penanganan Polres Sumenep Justru Lama

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) LAMBAT: Kinerja Polres Sumenep dalam menangani kasus dugaan penipuan CPNS  yang diduga menyeret nama istri ketua DPRD terus jadi sorotan.

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Laporan dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) yang diduga menyeret nama istri ketua DPRD Sumenep, tidak kunjung ada kepastian tindak lanjutnya. Sampai saat ini, Kepolisian Resor (Polres) Sumenep belum mengembangkan ke penyidikan.

Menurut Rausi Samorano, salah seorang praktisi hukum di Sumenep, penanganan kasus yang dilaporkan pada awal tahun 2021 lalu ini sebenarnya tidak sulit. Baginya mudah untuk bisa menetapkan kepastian hukum, baik kepada pelapor ataupun terlapor.

Bacaan Lainnya

Perkara yang diduga terjadi tahun 2013 itu, menurut Rausi, penyidik seharusnya sudah melakukan serangkaian penyelidikan yang komprehensif.

“Sehingga saya kira sudah cukup untuk menaikkan kasus ini ke penyelidikan, untuk menentukan siapa tersangkanya,” ujar Rausi.

Secara faktual, kata Rausi, tidak terlalu sulit untuk menentukan siapa tersangkanya, termasuk pihak-pihak yang terlibat di dalamnya, karena sejauh ini sudah banyak saksi yang diperiksa dan petunjuk bukti yang cukup.

Rausi berpendapat, untuk menaikkan status ke penyidikan, tidak perlu menunggu semua korban melapor atau dimintai keterangan sebagai saksi. Baginya, sebenarnya dua orang korban saja cukup. Terlebih, dalam perkembangannya sudah ada empat saksi yang diperiksa.

“Dan penyidik tidak akan hanya berkutat kepada satu orang pelaku, tapi kepada beberapa orang yang diduga kuat sebagai pelaku atau membantu terjadinya dugaan tindak pidana ini, karena saya lihat ini sepertinya satu jaringan atau komplotan dengan modus-modus tertentu, nanti pasti terduga pelaku kejahatan ini berdalih kena tipu juga alias memposisikan diri sebagai korban, itu ya biasa mau berkelit,” tukas dia.

Sementara itu, pihak Polres Sumenep melalui Kasubbag Humas AKP Widiarti mengatakan, untuk naik ke tingkat penyidikan, masih menunggu gelar perkara yang akan dilakukan oleh kepolisian.

“Menunggu dulu ya, pekan ini akan gelar perkara dulu. Urusan berapa total korbannya, itu ranah penyidikan, bersabar dulu ya,” kata perempuan yang juga mantan Kapolsek Kota Sumenep ini.

Sekadar diketahui, pada 19 Januari 2021 lalu, Polres Sumenep sudah mengambil sejumlah langkah terkait kasus dugaan penipuan CPNS tahun 2013 tersebut. Setelah memeriksa pelapor dan terlapor, penyidik juga memeriksa sejumlah korban lain. Saat itu, dilakukan oleh Satreskrim Polres Sumenep.

Penyidik sudah memeriksa empat orang saksi. Mereka merupakan orang yang senasib dengan pelapor, yakni juga korban dari terlapor.

Kasus dugaan penipuan tes CPNS tahun 2013 lalu tersebut menyeret sejumlah nama, salah satunya istri ketua DPRD Sumenep. Kasus ini kembali mencuat setelah dilaporkan ke Polres Sumenep oleh JM, warga Ambunten.

Pada kasus ini, korban mengaku diiming-imingi menjadi PNS oleh RM, warga Desa Matanair, Kecamatan Rubaru yang belakangan diketahui bernama Rahmaniyah. Yang bersangkutan akhirnya juga diketahui berstatus sebagai istri ketua DPRD Sumenep.

Rahmaniyah saat memberikan keterangan mengaku yang terjadi pada dirinya adalah rentetan kasus dugaan penipuan, sehingga dirinya yang diseret ke ranah hukum sebagai terlapor. Namun dia mengklaim juga sebagai korban.

“Dengan orang yang melapor ke polres beberapa waktu lalu itu, sebenarnya posisi kami sama mas, sama-sama jadi korban,” tutur dia.

Berdasarkan penuturan Rahmaniyah, kasus tersebut bermula dari ketertarikan keponakannya untuk menjadi abdi negara atau pegawai negeri sipil (PNS). Dia yang saat itu sudah menjadi istri anggota DPRD, mengklaim hanya membantu mencarikan jalan.

Dalam perjalanannya, Rahmaniyah menemukan jalur untuk memasukkan keponakan dan beberapa orang yang meminta tolong pada dirinya. Jalur yang dimaksud, melalui salah seorang berinisial AM, warga Desa Kalimook, Kecamatan Kalianget Sumenep. Rahmaniyah mengenal AM lantaran dikenalkan rekannya.

“Awalnya saya minta tolong ke teman, akhirnya disambungkan dengan AM untuk bisa memasukkan orang-orang yang minta tolong ke saya jadi PNS lewat jalur kebijakan (tenaga honorer kategori 2 atau K2, red),” ungkap wanita yang selama ini disebut dengan inisial RM.

Modusnya sama, Rahmaniyah juga harus menyetorkan sejumlah uang muka kepada AM, sisanya harus dilunasi setelah sejumlah orang yang didaftarkan masuk dan memperoleh SK.

“Uang yang saya setor ke AM sekitar Rp1.8 miliar, itu yang berkuitansi. Ada juga yang tanpa kuitansi, totalnya Rp2 miliar lebih,” sebut dia.

Karena itu, dua tahun lalu,istri politisi senior Partai Kebangkitan Bangsa (BKB) itu sempat juga menempuh jalur hukum untuk melaporkan AM, namun hingga kini belum ada tindak lanjutnya.

Reporter: Moh Razin

Redaktur: Wawan A. Husna

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *