Kasus Dugaan Korupsi Gedung Dinkes, Kejari Sumenep Pilih Bungkam dan Angkat Tangan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LAMBAN: Pihak Kejaksaan Negeri Sumenep memilih bungkam mengenai kasus dugaan pembangunan gedung dinkes.

KABARMADURA.ID | SUMENEP -Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep memilih bungkam mengenai kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek pembangunan gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep. Terbukti, saat dikonfirmasi mengenai kasus itu harus terbuka di depan publik masih memilih irit bicara. Bahkan terkesan mulai angkat tangan.

Juru bicara Kejari Sumenep Novan Bernadi mengatakan, mengenai kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung dinkes, pihaknya tidak bisa memaparkan secara rinci. Lebih memilih diam dan memasrahkan kepada proses hukum.

Bacaan Lainnya

“Belum masih mas, kami lebih baik diam dulu. Semuanya akan selesai melalui proses panjang itu, ” katanya, Kamis (11/11/2021).

Mengenai desakan harus terbuka pada publik, Kejaksaan masih memilih diam. Sebab, diakuinya yang memahami sepenuhnya kasus tersebut adalah pihak penyidik.

“Jadi tidak usah dilakukan pengumuman pada publik, toh publik nanti akan tau sendiri. Hasil keputusannya, khusus kasus ini,” tuturnya.

Perlu diketahui, Polres Sumenep sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Namun, selama enam tahun berkas bolak-balik Kejaksaan dan Polres. Proyek pembangunan gedung dinkes dianggarkan pada 2014. Pada saat itu pemerintah menganggarkan Rp4,5 miliar melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Lalu, pada 2015 dilaporkan ke polisi lantaran diduga ada penyelewengan.

Empat tahun kemudian, pada 2019 lalu, Korps Bhayangkara menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yakni, dari pelaksana proyek berinisial IM dan konsultan pengawas NM. Setahun berikutnya, pada November 2020, Polres Sumenep kembali menetapkan satu orang tersangka. Tiga tersangka itu tidak ada yang ditahan.

Sebelumnya, Pengamat Hukum Kamarullah mendesak agar ada keterbukaan publik, berkaitan dengan kasus dugaan tipikor gedung Dinkes Sumenep, pihaknya meminta antara penyidik Kejari dengan penyidik Polres harus melakukan gelar perkara terbuka.

“Agar tidak lama dan masyarakat tidak menduga ada permainan. Maka Kejari dan Polres duduk bersama, datangkangka praktisi hukum dan rekan-rekan media, tokoh masyarakat dan tim ahli,” tukas dia.

Reporter: Imam Mahdi

Redaktur: Mohammad Khairul Umam

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *