Kasus Dugaan Penipuan CPNS, Polres Sumenep Diminta Transparan

  • Whatsapp
(FOTO: KM/MOH RAZIN) TIDAK JELAS: Kelanjutan laporan dugaan penipuan CPNS masih tidak ada titik terang.

KABARMADURA.ID, SUMENEP– Kasus dugaan penipuan calon pegawai negeri sipil (CPNS) tahun 2020, yang dilaporkan di Polisi Resort (Polres) Sumenep, sampai saat ini masih digantung. Penanganan kasus yang melibatkan salah satu istri pimpinan DPRD Sumenep itu, diminta untuk transparan .

Pengamat Hukum Sumenep Syafrawi menyampaikan, dalam penanganan kasus semestinya harus transparan dan profesional. Kasus yang sudah menjadi sorotan publik seharusnya menjadi titik tekan Polres Sumenep untuk lebih hati-hati dan serius memprosesnya.

Bacaan Lainnya

Ditegaskannya, keterbukaan informasi menjadi modal awal agar kasus yang ditangani segera tuntas. Jangan malah terkesan menutup-nutupi, dengan berdalih masih belum menerima laporan, dari hasil pemeriksaannya.

“Harus transparan memang, juga misalnya dalam kasus dugaan penipuan CPNS. Pastikan terlapor atau yang menganggap korban itu benar-benar korban, kalau menyogok bukan berarti dia menggeser hak orang lain, yang mestinya lolos seleksi, jangan-jangan mereka sepakat sejak awal,” katanya.

Kasat Reskrim Polres Sumenep, AKP Dhani Rahadian Basuki mengatakan, meski sudah diperiksa di gedung wakil rakyat, pihaknya masih belum mengetahui terhadap kelanjutan kasus tersebut, walaupun saksi-saksi juga telah diperiksa.

“Kalau prosesnya masih lidik saat ini, tapi saya masih belum menerima laporan dari tim kami. Dan kami tidak ada target selesai kapan,” ungkapnya.

Sebelumnya, RM dilaporkan JM, warga Ambunten, pada 24 Agustus 2020 lalu. Dengan dasar bukti lapor LP-B/195/VIII/RES.1.11/2020/RESKRIM.SPKT Polres Sumenep. Dugaan penipuan itu terjadi lantaran korban juga sudah menyetor sejumlah uang kepada terlapor.

Laporan oleh korban berinisial JM pada tanggal 24 Agustus 2020 lalu. Merupakan buntut dugaan penipuan untuk menjamin lulus menjadi PNS pada tahun 2013 lalu. Berhubung tiada kejelasan sehingga korban berinisiatif menempuh jalur hukum.

Kronologisnya, dugaan penipuan ini bermula, saat pelapor mencari informasi pada temannya berinisial (FAT) tentang orang yang bisa meloloskannya sebagai PNS tahun 2013. Kemudian, oleh temannya itu, JM diarahkan ke terlapor RM. Sehingga pelapor dan terlapor menjalin komunikasi.

Terlapor menjanjikan sebagai PNS, dengan syarat harus membayar uang Rp60 juta. Kemudian, JM memberikan uang muka Rp40 juta. Sesuai perjanjian, sisanya akan diberikan setelah SK pengangkatan dirinya sebagai PNS keluar. Namun SK tersebut tidak berfungsi alias palsu. (ara/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *