Kasus Gedung Dinkes Sumenep, Polres Kejaksaan Tarik Ulur

  • Whatsapp
(FOTO: KM/IMAM MAHDI) LAMBAN: Penanganan kasus korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep tidak jelas.

KABARMADURA.ID, SUMENEP – Penanganan kasus dugaan korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep hingga saat ini tidak ada kejelasan. Meski sudah menetapkan tiga tersangka namun pihak penegak hukum tak kunjung melakukan penahanan terhadap ketiga tersangka tersebut.

Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Dhany Rahadian Basuki mengatakan, jika saat ini masih dalam proses pemberkasan, jika sudah dinyatakan lengkap  maka akan dilakukan penahanan.

Bacaan Lainnya

“Saat ini tidak ada penahanan. Jika kasus korupsi batas penahanan 50 hari. Jika ditahan rugi. Sebab bisalepas bebas demi hukum,” katanya, Rabu, (20/01/2021)

Dia mengatakan, untuk pelimpahan masih belum dikirim ke Kejaksaan Negeri Sumenep. Sebab, menunggu berkas lengkap. Ia berdalih kesulitan untuk melengkapi berkas, diakui penanganan kasus korupsi tidak semudah dengan kasus  pidana umum.

”Kalau tindak pidana umum cukup alat bukti dan saksi. Jika kasus korupsi kita harus melakukan pemeriksaan saksi ahli terus melakukan audit dan untuk menentukan siapa saja yang terlibat tidak gampang,” ucapnya.

Diketahui, pembangunan Gedung Dinkes Sumenep menghabiskan anggaran Rp4,5 miliar, dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2014. Terdapat tiga orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Masing-masing, inisial IM, NM, dan M.

Kasus hukum belum tuntas. Namun bangunan sudah rusak. Gedung A bagian belakang sebelah timur runtuh pada Rabu (20/5/2021) lalu. Peristiwa itu sempat membuat pegawai dan pengunjung dinas berhamburan.

Juru Bicara Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep Novan Bernadi menjelaskan, berkas pemeriksaan perkara pembangunan gedung dinkes sempat dilimpahkan ke Kejaksaan. Namun, karena menilai ada beberapa berkas tidak lengkap. Sehingga, dikembalikan untuk dilengkapi atau P19.

“Hingga saat ini belum ada pelimpahan kedua dari Polres Sumenep,” ucapnya.

Sebelumnya, Pengamat Hukum di Sumenep, Rausi Samurano menilai, polres Sumenep terkesan memang tidak pernah serius menangani kasus. Bahkan, kasus operasi tangkap tangan (OTT) buntutnya tidak jelas. “Mulai kasus migas, Gedung Dinkes, dan kasus dana kapitasi Puskesmas Pragaan hingga saat tidak tuntas,” pungkasnya (imd/mam)

 

 

 

 

 

 

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *