oleh

Kasus Gedung Dinkes Sumenep Terindikasi Sengaja Diperlambat APH

KABARMADURA.ID, SUMENEP-Lambannya penanganan dugaan kasus korupsi gedung Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep menjadi sorotan publik. Salah satunya, pengamat hukum. Bahkan leletnya penyelesaian kasus itu dicurigai lantaran ada praktik tidak sehat.

Pengamat hukum asal Sumenep, Kamarullah mengatakan, ada dua kemungkinan lambannya penanganan kasus dugaan korupsi itu, pertama, penyidik kepolisian dengan pihak kejaksaan tidak ada persesuaian.Kedua, antara kepolisian dan kejaksaan memang tidak menyegerakan tugas pokok dan fungsinya.

“Bisa jadi, polres dan kejaksaan ada permainan atau kontak mata,” katanya, Senin (22/2/2021).

Menurutnya, lambannya penanganan kasus itu tidak masuk akal. Sehingga dia mencurigai, memang disebabkan tidak adanya keseriusan antara polres dan kejaksaan. Bahkan, seakan di-setting untuk diperlambat.

“Jika serius, keduanya pasti terbuka. Jika perlu mengundang elemen masyarakat atau pihak-pihak terkait untuk menunjang perkara itu. Sebab berkaitan dengan dana negara,” ucap pria dengan sapaanKama itu.

Jika tidak bisa melanjutkan penyelesaian perkara,menurut padangannya, kasus itu seharusnya diterbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3). Sebab, sudah ada penetapan tersangka, namun lanjutan penangannnya tidak jelas.

Kama juga menegaskan, penanganan kasus tindak pidana korupsi harus dibedakan dengan tindak pidana lainnya. Sebab, tindak pidana korupsi masuk dalam tindak pidana khusus, atau tindak pidana yang oleh negara diutamakan pengungkapannya.

Selain itu, disarankan jangan langsung menetapkan tersangka tanpa alat bukti dan keterangan saksi yang final. Sebab, pintu masuk penanganan kasus korupsi jika dimulai dari polres, waktunya lebih panjang.

Seharusnya, imbuh Kama, saat penyidikan ada surat pemberitahuan dalam penyidikan (SPDP) ke kajaksaan. Setelah ada persesuaian, barulah ditetapkan tersangka.

Kini, kenyataannya masalah penetapan tersangka itulah yang jadi ganjalan di tingkat kejaksaan, atau berkas yang dilimpahkan ke penuntut umum itu tidak kunjung lengkap.

“Kasian juga kan yang ditetetapkan tersangka jika lambat seperti ini, karena ini sangat berisiko tinggi.Seharusnya jangan tergesa-gesa dalam penetapan tersangka,”” tegas Kama menyarankan agar penegak hukum segera memberi kepastian.

Awalnya, belum dilimpahkannya berkas dari Polres Sumenep ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Sumenep itu lantaran penyidik dari Polres terinfeksi Covid-19. Alasan itu disampaikan pihak Polres Sumenep pada 2 Februari 2021. Namun setelah dua pekan berselang, atau setelah penyidik diperkirakan sudah sembuh, Polres memunculkan alasan lagi.

“Pemberkasan sudah lengkap. Tetapi, dari salah satu tersangka mau mengajukan bukti baru. Jadi, kami tunggu hingga bukti itu diserahkan pada kami,” ucap Kasat Reskrim Polres Sumenep AKP Dhany Rahadian Basuki pada 15 Februari lalu.

Anehnya, meski tidak ada kepastian waktu kapan pengajuan bukti baru itu, penyidik memutuskan tetap menunggu.

“Kami tidak tahu kapan pemberkasan akan diajukan ke kejaksaan, menunggu saja,” kata AKP Dhany.

Saat dikonfirmasi kembali pada Senin (22/2/2021), kasus itu juga belum dilimpahkan ke kejaksaan.

“Belum dilimpahkan ke kejaksaan negeri,” kata Kasubbaghumas Polres Sumenep AKP Widiarti.

Kasus itu menjadi gunjungan karena lambatnya penanganan.Berdasarkan catatan Kabar Madura, kasus proyek gedung Dinkes Sumenep itu dimulai sejak 2015. Proyek yangdengananggaran Rp4,5 miliar dari APBDSumenep 2014 tersebut dilaporkan ke polisi karena diduga ada penylewengan.

Penyelidikan perkara itu memakan waktu panjang, atau selama empat tahun. Karena pada Oktober 2019 baru ditetapkan dua orang tersangka, yakni IM, NM (inisial). Setahun kemudian, atau pada November 2020, Polres Sumenep kembali menetapkan satu orang tersangka berinisial M.

Kendati sudah ada tiga tersangka, kasus itu belum kunjung dilimpahkan ke kejaksaan untuk disidangkan di pengadilan. Bahkan ketiga tersangka itu sampai hari ini tidak ditahan.

Alasan awal tidak dilimpahkan, lantaran belum lengkapnya berkas. Yakni belum diserahkannya bukti-bukti terkait.Pada awal Februari 2021 lalu muncul alasan baru karena penyidik terinfeksi Covid-19. Selah dua pekan kemudian, muncul lagi alasan ada pengajuan bukti baru dari tersangka.(imd/waw)

 

 

 

Komentar

News Feed