oleh

Kasus Kampanye Caleg DPR Mandek

Bawaslu Belum Pastikan Lanjut atau Tidak

Kabarmadura.id/SAMPANG-Masih ingatkah kasus dugaan pelanggaran kampanye Dja’far Shodiq, calon Anggota DPR-RI dari Partai Nadem. Pria yang masih aktif sebagai wakik rakyat itu diduga melakukan kampanye pada saat reses di Pondok Pesantren Az-Zubair Kota Sampang beberapa waktu lalu.

Saat itu, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sampang melakukan pemanggilan terhadap Dja’far Shodiq terkait reses tersebut. Sebab, dalam reses tersebut diduga ada unsur kampanye kepada para undangan reses dengan memberikan seleberan kertas calon DPR RI.

Kini masalah tersebut buram. Hingga kini Bawaslu tidak meningkatkan statusnya, bahkan saat ini Bawaslu terkesan menggantung kasus kader Surya Paloh tersebut.

“Kita sampai saat ini masih mencari bukti otentik, karena selebaran yang diduga dikeluarkan timsesnya tidak ada bukti nyata,” kelit Ketua Bawaslu Kabupaten Sampang Insiyatun.

Bahkan satu-satunya perempuan yang duduk di kursi Bawaslu tersebut mengatakan bahwa kasus dugaan pelanggaran kampanye tersebut belum bisa dipastikan akan dilanjutkan atau tidak, sehingga perlu dilakukan rapat koordinasi dengan penguatan bukti baru kasus tersebut.

“Belum kita pastikan apakah lanjut atau tidak, yang jelas manakala ada yang memberikan bukti nyata yang menyebarkan selebaran itu maka akan dilanjutkan,” tambahnya.

Sebelumnya, Caleg DPR RI Dapil Madura Dja’far Shodiq membenarkan pemanggilan Bawaslu Kabupaten Sampang terkait acara yang berlangsung di Ponpes Az-Zubair. Namun, dirinya menegaskan bahwa kehadirannya sebagai pemateri bukan dalam rangka kampanye pencalonannya. Kegiatan itu adalah sosialisasi Undang-Undang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) dari Kementerian PP PA.

“Iya, saya tadi hadir panggilan Bawaslu, tapi kemarin itu saya sifatnya sebagai pemateri yang diundang Kementerian PP PA karena mitra kerja Komisi VIII DPR RI, jadi semua yang bikin acara dan membiayai itu Kementerian,” katanya.

Ia juga menyampaikan, beredarnya lembaran kartu nama ke beberapa peserta tanpa sepengetahuan dirinya. Kemungkinan, kartu nama diperoleh dari sisa stok gudang di lokasi tersebut.

“Yang jelas saya tidak memanfaatkan untuk kampanye, soal temuan Bawaslu terkait kartu nama kurang tahu saya, ketika acara berlangsung tidak ada APK hanya gambar lambang DPR RI dan Kementerian PP PA, mungkin sisa dari gudang rumah kayu di lokasi, saya tahu tidak boleh kampanye di tempat pendidikan,” ujarnya. (awe/rei)

Komentar

News Feed