Kasus KPRI Bhinneka Karya Belum Ditindaklanjuti, Polres: Banyak Data Sulit Diurai

  • Whatsapp
KM/ALI WAFA BELUM ADA TINDAK LANJUT: Polres Pamekasan kesulitan mengurai kasus KPRI Bhinneka Karya karena kekurangan bukti.

KABARMADURA.ID | PAMEKASAN Penanganan kasus penggelapan uang anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Bhinneka Karya masih ditangani oleh Unit Tipikor Reskrim Polres Pamekasan. Kasus itu saat ini sedang dalam proses penyelidikan Polres Pamekasan. Pemanggilan Ketua KPRI Bhinneka Karya Djatim Makmum sudah dilakukan.

Namun, Kasatreskrim Polres Pamekasan AKP Tommy Prambana melalui Kanit IV Tipidkor Satreskrim Polres Pamekasan Ipda Hery Indra mengungkapkan, dalam hukum pidana pihaknya menggunakan hukum positif. Dalam hukum positif memerlukan bukti-bukti konkret. Sementara dalam kasus KPRI Bhinneka Karya menurutnya masih terlalu banyak asumsi.

Sehingga, pihaknya kesulitan mengungkap kasus tersebut. Bahkan, pihaknya menyarankan agar kasus tersebut terlebih dahulu digugat secara perdata. Namun menurutnya, dugaan sementara atas kasus tersebut yaitu pelanggaran Pasal 374 KUHP tentang penggelapan uang dalam jabatan. Ancaman hukuman pada pasal ini yaitu maksimal 4 tahun.

“Banyak data-data yang seperti benang kusut. Sulit untuk diurai,” ujarnya.

Sementara itu, Bendahara KPRI Bhinneka Karya Bambang Irianto mengaku telah menyerahkan semua dokumen yang diminta oleh penyidik. Bahkan menurutnya, pelanggaran dalam kasus tersebut sudah cukup jelas, bahwa telah terjadi pemalsuan dokumen terhadap neraca keuangan koperasi pada laporan rapat anggota tahunan (RAT).

Dalam laporan yang dipalsukan disebutkan, bahwa pinjaman uang koperasi sebesar Rp5 miliar lebih. Sementara setelah dicocokkan dengan data sistem koperasi, pinjaman uang koperasi hanya sekitar Rp700 juta. Artinya, sekitar Rp4 miliar lebih uang koperasi tidak diketahui larinya ke mana. Menurutnya kronologi kasus dan bukti-bukti sudah cukup jelas.

Selain itu, anggota yang dirugikan atas pemalsuan laporan keuangan koperasi menurutnya sudah jelas. Sehingga, pihaknya tetap memilih untuk menunggu selesainya proses pidana sebelum memproses kasus tersebut secara perdata. Bahkan, jika Polres Pamekasan tidak bisa menindaklanjuti, pihaknya akan melanjutkan laporan ke Mapolda Jawa Timur.

“Ketika pengurus tidak bisa membuktikan Rp4 miliar itu dipinjam siapa, berarti laporan yang dibuat oleh pengurus itu rekayasa. Dokumen itu sudah saya serahkan. Kalau nanti memang polisi tidak bisa menindaklanjuti, kami mungkin akan ke Polda, ke Propam berikutnya,” jelas Bambang.

Reporter: Ali Wafa

Redaktur: Muhammad Aufal Fresky

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *