Kasus Lama Tak Terjerat PP 70/2020

  • Whatsapp
(FOTO: KM/FA'IN NADOFATUL M) DIPERJUANGKAN: aktivis perempuan Bangkalan saat melakukan aksi demo di DPRD Bangkalan terkait kasus pelecehan seksual perempuan dan anak beberapa waktu lalu.

KABARMADURA.ID, BANGKALAN – Peraturan Presiden (PP) Nomor 70 tahun 2020 tentang pemberian sanksi bagi pelaku pelecehan seksual anak, tidak bisa direalisasikan untuk kasus lama. Aturan tersebut baru bisa digunakan untuk kasus baru setelah PP tersebut disahkan pada awal Januari ini. Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Seksi (Kasi) Pidana Umum (Pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan Choirul Arifin.

Dia menyampaikan, tahun 2020 ada 3 kasus pelecehan seksual pada anak. Di mana 2 kasus sudah menjalani putusan. Sedangkan satu kasus lagi masih dalam tahap persidangan.

Bacaan Lainnya

“Meski belum ada putusan, PP ini tidak bisa digunakan. Karena tekennya kan satu mingguan lalu, jadi bisa digunakan untuk kasus baru setelah teken itu,” jelasnya, Kamis (7/1/2020).

Lebih lanjut, peraturan ini, kata Choirul, merupakan aturan yang tidak berlaku surut. Maka, hal itulah yang membuat peraturan sanksi kebiri tidak berlaku pada kasus sebelum disahkannya regulasi tersebut meskipun kasus belum ada putusan.

“Otomatis pakai hukuman atau pasal yang lama nanti. Dari 3 kasus tersebut, tersangkanya juga terdiri dari 3 orang,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Satuan (Kasat) Reskrim Polres Bangkalan AKP Agus Sobarnapraja menuturkan, sejauh ini kasus pelecehan seksual terhadap anak cukup tinggi. Namun, berapa jumlah pastinya, dia belum bisa menjawab secara rinci. Pihaknya juga belum bisa memastikan faktor banyaknya pelaku pelecehan seksual anak.

“Bisa jadi karena pedofil, saya belum bisa berikan jawaban pasti. Karena memang harus mengkaji dulu,” terangnya.

Awal tahun ini, kata dia, belum ada laporan terkait kasus pelecehan seksual terhadap anak. Dia berharap, dengan PP ini bisa menekan angka kekerasan seksual di Bangkalan.

“Tahun 2020 ada beberapa kasus yang sudah selesai dan juga masih ada yang belum. Tapi pasal ini nanti berlaku usai pengesahan,” tutupnya. (ina/mam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *