oleh

Kasus Pelanggaran Pemilu Dihentikan Akibat Waktu Habis

Keputusan Bawaslu Bangkalan Dinilai Konyol

Kabarmadura.id/BANGKALAN-Laporan Mayyis Abdullah, calon anggota legislatif (caleg) dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tidak ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bangkalan, atau dihentikan.

Sebelumnya, Mayyis melaporkan aktivitas yang dianggap pelangagran pemilu oleh caleg separtainya berinisial AH. Penyebabnya, beredar video yang memperlihatkan AH di dapil 4 Bangkalan mencoblos surat suaranya sendiri dan memasukkannya kembali ke kotak suara KPU. Dalam video tersebut, AH diduga dibantu oleh pihak KPPS setempat.

Namun, pada Rabu (15/5), Bawaslu Bangkalan telah memutuskan untuk menghentikan tindaklanjut laporan tersebut.

“Pada pembahasan kedua, kami menghentikan tindaklanjut laporan tersebut. Pemberhentian ini disebabkan karena tidak ditemukan kesepakatan antara bawaslu, kepolisian dan kejaksaan terkait pemenuhan unsur pasal 516 UU 7 tahun 2017,” kata Ketua Bawaslu Bangkalan Ahmad Mustain Saleh, Kamis (16/5).

Selain atas dasar yang telah disebutkan, penghentian laporan juga karena, kepolisian dan kejaksaan negeri menilai, saksi dan bukti, serta proses klarifikasi yang dilakukan Bawaslu selama 14 hari, belum cukup untuk ditindaklanjuti ke proses penyidikan di Polres Bangkalan dan penuntutan di Kejaksaan Negeri (Kejari) Bangkalan.

“Sampai saat ini kami juga belum bisa meminta keterangan dari saksi fakta yakni orang yang merekam langsung di tempat kejadian perkara,” imbuhnya.

Batas waktu 14 hari untuk mengklarifikasi, juga jadi alasan penghentian kasus tersebut. Mustain mengungkapkan, pihaknya belum bisa membuat kajian kasus ini menjadi benderang. Sehingga, dua partner Bawaslu dari penegak hukum masih melihat posisi dugaan pidana pemilu tersebut lemah.

Sementara itu, salah satu kuasa hukum yang ditunjuk pelapor yakni Risang Bima Wijaya meragukan itikad Bawaslu untuk menyelidiki kasus tersebu. Sebab, hanya karena alasan waktu yang terbatas. Terlebih, kasus itu baru ditindaklanjuti setelah selang beberapa hari dari laporan,

“Konyol itu Bawaslu, bukti videonya sudah jelas. Jika Bawaslu beralasan karena tidak ada saksi yang dimitai keterangan, wong di situ sudah jelas-jelas bersalah. Buktinya bawaslu kemarin mengeluarkan rekomendasi pemungutan suara ulang (PSU) dan memecat semua anggota KPPS. Kok bisa-bisanya sekarang mengatakan tidak cukup bukti dan saksi,” terangnya.

Menurut Risang, keputusan antara Bawaslu dan Gakkumdu keputusannya tidak sama, hal itu dirasa begitu aneh. Sebab, seharusnya PSU dan pemecatan anggota KPPS yang dilakukan oleh Bawaslu juga menjadi sebuah bukti adanya tindakan pelanggaran pidana pemilu.

“Tentang yang memvideo, memang sekarang ada kasus-kasus video nasional mereka menggunakan orang yang merekam video tersebut sebagai saksi maupun pelaku? Tidak ada. Saksi cukup dari yang melihat, bukan orang memvideo tersebut,” jelasnya.

Masih menurut Risang, Bawaslu tidak perlu menggunakan orang yang memvideo tersebut sebagai saksi. Klarifikasi dari anggota KPPS yang dipect tersebut, bisa digunakan sebagai bukti dan keterangan saksi. Untuk tindak lanjut selanjutnya, Risang sebagai salah satu kuasa hukum pelapor menyarankan Mayyis sebagai pelapor untuk menempuh jalur lain.

“Saya rasa Mayyis bisa melapor ke DKPP,” tandasnya. (ina/waw)

Komentar

News Feed